“Beberapa kita kaji dan tinjau kembali beberapa aspek dan data. Konteks isu kritis, kualitas tata ekonomi, dan fundamental ekonomi, ancaman dominasi kebijakan fiskal terhadap moneter tersajikan pula data-data,” kata Fadhil.
Selain mengevaluasi pendanaan MBG, BEM Undip juga meminta pemerintah meninjau kembali postur APBN. Mahasiswa menilai kondisi perekonomian nasional masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk pelemahan nilai tukar rupiah. Sehingga anggaran negara perlu lebih terarahkan pada sektor-sektor yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Fadhil menegaskan pihaknya akan terus mengawal berbagai kebijakan ekonomi pemerintah agar lebih berpihak pada kepentingan publik.
“Kita akan terus awasi dan kawal. Pendidikan dan kesehatan, itu harusnya jadi prioritas,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang menegaskan pihaknya akan melakukan sejumlah langkah efisiensi anggaran dalam pelaksanaan program MBG. Keputusan tersebut setelah rapat konsolidasi secara internal dengan pimpinan BGN.
“Hal utama yang telah kami bahas dan kami siapkan rencana kerjanya adalah menuju pada efisiensi anggaran. Kami concern hal pertama yang kami lakukan adalah untuk melakukan efisiensi anggaran,” ucap Nanik saat konferensi pers di Kantor BGN Jakarta pada Kamis, 4 Juni 2026.
BACA JUGA: Soal Menkeu Purbaya Larang Impor Thrifting, Apindo Semarang: Langkah Lindungi Pengusaha Lokal
Nanik menjelaskan, hingga saat ini, anggaran untuk program MBG pada 2026 memang telah di – efisiensi sebesar Rp67 triliun. Sehingga, pagu anggaran yang semula Rp335 triliun kini telah berkurang menjadi Rp268 triliun. (*)
Editor: Farah Nazila
