FeatureHeadline

Cerita Pengusaha Baliho Jelang Pemilu 2024 di Jateng, Sulit Cari Lahan Kosong Hingga Wanti-wanti Klien Agar Tak Ditertibkan Bawaslu

×

Cerita Pengusaha Baliho Jelang Pemilu 2024 di Jateng, Sulit Cari Lahan Kosong Hingga Wanti-wanti Klien Agar Tak Ditertibkan Bawaslu

Sebarkan artikel ini
baliho Bambang Pacul
Baliho Ketua DPD PDI Perjuangan Jateng sekaligus incumbent DPR RI Bambang Wuryanto yang terpasang di Kabupaten Karanganyar. (Ricky Fitriyanto/beritajateng.tv)

“Kalau klien yang sewa ke kami jelas tidak ada yang diturunkan, karena memang tidak boleh memberikan gambar paku, tulisan ‘pilih saya’ dan ‘mohon dukungannya’. Misalnya seperti punya Mbak Puan itu kan tulisannya ‘Keiklhasanmu Selalu di Hati’ dengan judul ‘Calon legislatif DPR RI’. Itu kan termasuk sosialisasi karena sifatnya memberi informasi tanpa adanya ajakan,” ungkapnya.

Bahkan, pihaknya mengaku menjalin komunikasi dan terus berkoordinasi dengan pengusaha baliho lainnya agar tak ada yang melanggar aturan masa sosialisasi.

“Baliho yang kena razia itu sifatnya non permanen, yang pakai kayu atau bambu. Kita kan orangnya paham soal itu, meskipun bertahun-tahun kita belum pernah berkomunikasi langsung dengan Bawaslu soal itu,” katanya.

Ikuti etika periklanan, pengusaha baliho parpol enggan sertakan narasi mengelabuhi 

Lebih lanjut, Bambang menyebut ia selalu memberikan arahan dan masukan kepada klien yang hendak memasang baliho. Hal ini terkait baliho partai politik maupun caleg dengan narasi unik. Sejauh ini, Bambang mengaku baliho yang pihaknya buat tergolong standar dan ia enggan menggunakan narasi berbeda.

“Belum ada, takutnya kemarin yang bikin narasi unik-unik itu kan ada yang tidak jadi (tidak terpilih), berarti kan tidak terbukti kalau kreativitas itu serta-merta membuatnya terpilih, jadinya mubazir,” bebernya.

Salah satu yang tak lepas dari sorotannya yakni baliho PSI yang ramai menampilkan jargon ‘BPJS Gratis’ hingga ‘Politik Santuy’ yang tersebar pada berbagai wilayah. Menanggapi itu, pihaknya sebagai biro iklan kukuh menuruti etika periklanan, yang mana tak boleh menyertakan hal-hal yang sifatnya mengelabuhi.

“Kami biro iklan kan memberikan masukan ke klien, apa nanti dikira bohong kalau semisal pesan pada baliho itu tidak terwujud? Misalnya ‘Nomor satu terbaik’ dan janji-janji lainnya itu kan tidak boleh ya, jatuhnya mengelabui. Membuat konten memang bebas, tetapi etika periklanan itu tidak boleh memberi informasi pembohongan kepada publik,” tandasnya.

Sama halnya dengan Solo, Kota Semarang yang menjadi Ibukota Jateng juga ramai oleh baliho partai politik di tengah masa sosialisasi yang masih berlangsung. Tak hanya bisnis advertising berskala besar saja yang tengah sibuk menggarap baliho politik, industri kecil pun turut terlibat.

Pengusaha baliho asal Kota Semarang, Esta menyebut terjadi peningkatan permintaan baliho partai politik maupun caleg daripada Pemilu 2019 lalu. Bahkan, owner Esta Avin27 Advertising itu memberikan potongan harga khusus untuk baliho politik, sebagai keterlibatan pihaknya merayakan pesta demokrasi.

“Terjadi peningkatan yang lumayan signifikan ya yang saya rasakan saat ini. Entah di tempat percetakan lain kemungkinan juga sama sepertinya,” ujar Esta.

Pengusaha minta bayar cash di awal

Menurut keterangannya, daerah sekitar Simpang Lima menjadi wilayah strategis dengan harga yang cukup fantastis untuk pemasangan baliho.

Terkait jumlah baliho partai politik ataupun caleg terbanyak yang memesan, Esta mengaku jumlahnya sama rata. Ia pun tidak membeda-bedakan peserta politik dari parpol tertentu.

“Tren partai politik itu tidak berpengaruh ya, karena kan kita netral. Jadi yang penting pembayaran mau cash diawal ya kita hajar, yang jelas kami juga bisa nego harga dulu kepada klien,” ungkapnya.

baliho Prabowo
Baliho Capres Prabowo Subianto dan Presiden Jokowi yang terpasang di Semarang. (Made Dinda Yadnya Swari/beritajateng.tv)

Tak berbeda halnya dengan yang Bambang dan pengusaha baliho lainnya lakukan di Kota Solo, Esta mengaku memberi masukan dan mengarahkan klien terkait aturan masa sosialisasi. Kendati demikian, Esta mengaku ada beberapa baliho kliennya yang menjadi sasaran penertiban oleh Bawaslu lantaran tak memenuhi aturan pemasangan.

“Jelas aturan tetap kita sarankan, misal pemasang harus bayar pajak dan harus pasang pada tempat-tempat yang sudah ada dalam ketentuan. Misal pun tetap dicopot itu sudah menjadi konsekuensi mereka, dan saya yakin mereka paham betul jika kemungkinan ada yang dicopot karena tidak memenuhi aturan,” beber Esta.

Lain halnya dengan Pemilu tahun 2019 lalu, Esta merasa tim kreatif partai politik maupun caleg hadir membawa inovasi baru terkait desain baliho. Pihaknya merasa desain yang ia terima dari klien tidak cenderung kaku dan menyesuaikan target pasar seperti Gen Z.

“Khusus untuk desain mereka sesuaikan sendiri ya, karena mereka juga punya tim kreatif. Daripada tahun sebelumnya mungkin sekarang agak fresh untuk layout desainnya. Kita hanya bantu untuk media kampanyenya seperti umbul-umbul, baliho, spanduk, dan lain lain,” tandas Esta. (*)

Editor: Ricky Fitriyanto

Simak berbagai berita dan artikel pilihan lainnya lewat WhatsApp Channel beritajateng.tv dengan klik tombol berikut:
Gabung ke Saluran

Tinggalkan Balasan