JAKARTA, 10/3 (beritajateng.tv) – Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Didik Madiyono mengungkapkan, level permodalan bank secara nasional sangat tebal, berada di angka 25,93 persen per Januari 2023. Sejalan dengan hal tersebut, fungsi intermediasi perbankan juga terus tumbuh seiring dengan berlanjutnya pemulihan ekonomi nasional.
“Penyaluran kredit pada bulan Januari 2023 tumbuh sebesar 10,53 persen (YoY). Sementara DPK tumbuh sekitar 8,03 persen (YoY) pada periode yang sama. Dana yang ada di sistem perbankan secara gradual tersalurkan ke sektor riil,” ujarnya dalam acara LPS-Forwada Discussion Series 2023, Kamis (9/3/2023).
Menurutnya, kondisi sistem keuangan dan perbankan yang stabil tersebut, salah satunya tidak terlepas dari peran serta lembaga-lembaga anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang senantiasa berkoordinasi dan berkolaborasi untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi.
“LPS bersama lembaga anggota KSSK bersinergi melalui kerangka Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK). Kebijakan BI sebagai otoritas moneter, Kementrian Keuangan sebagai otoritas fiskal, OJK sebagai otoritas pengaturan dan pengawasan jasa keuangan serta LPS sebagai otoritas penjaminan dan resolusi bank diarahkan untuk memelihara stabilitas sistem keuangan sembari tetap menjaga momentum pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional.” jelasnya.
Selama pandemi hingga periode pemulihan ekonomi, LPS juga turut serta mengeluarkan kebijakan untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional.
Didik menjelaskan beberapa kebijakan tersebut antara lain, LPS menurunkan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) ke level terendah dalam sejarah sebesar 3,50 persen untuk simpanan Rupiah di bank umum, 0,25 persen untuk simpanan valas di bank umum, dan 6,00 persen untuk simpanan Rupiah di BPR.
“Kini, seiring dengan pemulihan ekonomi, LPS menaikkan TBP supaya perbankan memiliki ruang untuk merespons suku bunga acuan bank sentral sembari tetap memberikan ruang bagi pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
BACA JUGA: FGD di Semarang, LPS Ungkap 3 Kunci Penguatan Tata Kelola dan Mitigasi Risiko BPRS
Selain itu, LPS juga memberikan kebijakan relaksasi denda keterlambatan pembayaran premi. Kebijakan ini hingga periode kedua di tahun 2023.
