Selain itu, ia juga menyoroti belum adanya standar baku terkait laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOP di setiap kelurahan. Perbedaan aturan antarwilayah justru menimbulkan kebingungan baru.
“Ada RT yang laporannya ditolak di satu kelurahan, padahal format yang sama di terima di tempat lain. Ini menunjukkan belum ada aturan yang seragam. Harus segera dibakukan,” jelasnya.
Menurutnya, keberadaan dana BOP sangat penting karena membantu berbagai kegiatan masyarakat di tingkat RT di Kota Semarang. Mulai dari kegiatan sosial hingga operasional lingkungan tanpa harus membebani warga dengan iuran tambahan.
Karena itu, pihaknya mendorong Pemerintah Kota Semarang melalui DP3A untuk segera memberikan kepastian sekaligus melakukan sosialisasi secara menyeluruh.
“Kami minta DP3A segera memberikan penjelasan yang jelas kepada masyarakat. Program ini adalah salah satu program unggulan kepala daerah, jadi harus di kawal bersama agar benar-benar dirasakan manfaatnya,” ujarnya.
Cahyo menambahkan, DPRD akan terus mengawal realisasi program tersebut melalui rapat lanjutan hingga memastikan aturan dan mekanisme pencairan berjalan transparan dan mudah masyarakat pahami.
“Saya berharap pencairan bisa lebih cepat. Masyarakat sudah menunggu, dan dana ini sangat membantu kegiatan warga agar tidak perlu menarik iuran lagi,” pungkasnya. (*)
Editor: Elly Amaliyah
