SEMARANG, beritajateng.tv – Komisi II DPR RI mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat badan usaha milik daerah (BUMD), khususnya Bank Jateng, di tengah pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, mengatakan penguatan BUMD menjadi kunci untuk mendorong kemandirian fiskal daerah, khususnya di Jawa Tengah.
“Situasi saat ini perlu adanya penguatan otonomi daerah dan desentralisasi terutama di sektor ekonomi, terutama di sektor keuangan,” ujarnya usai menghadiri Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Rabu, 1 April 2026.
Aria menyebut, penurunan transfer daerah dari pusat akibat efisiensi anggaran harus diimbangi dengan optimalisasi aset daerah melalui BUMD.
“Kami berharap menurunnya transfer daerah dari pusat, kemandirian fiskal di daerah diperkuat dengan memperkuat berbagai aset-aset ini menjadi resources yang produktif lewat BUMD,” jelasnya.
Aria menilai, Bank Jateng memiliki peran strategis sebagai pilar desentralisasi fiskal di daerah. Menurutnya, penguatan bank daerah tidak hanya berdampak pada penerimaan daerah melalui dividen, tetapi juga mampu mendorong pembangunan ekonomi.
“Salah satunya instrumen desentralisasi fiskal yaitu penguatan fungsi Bank Jateng sebagai bank daerah. Tidak hanya sebagai instrumen penerimaan daerah lewat dividen, tapi juga instrumen pembangunan ekonomi,” terangnya.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI: Aktivitas Bisnis Perbankan BUMD Bisa Jadi Penggerak Sektor Ekonomi
Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan, aktivitas bisnis perbankan yang dijalankan BUMD dapat menjadi penggerak sektor ekonomi sekaligus pemberdayaan masyarakat.
“Tidak hanya benefit korporasi, tapi juga benefit di sektor pembangunan ekonomi atau pemberdayaan masyarakat,” imbuh dia.
Dalam kesempatan itu, Aria mengungkap Bank Jateng saat ini dalam kondisi sehat dengan portofolio pembiayaan yang cukup besar, termasuk di sektor strategis.
“Ada kredit sekitar Rp500 miliar di Bandara Kertajati dan Rp300 miliar di Sritex,” ujarnya.
Ia juga menyoroti penyelesaian utang Sritex kepada Bank Jateng yang perlu segera ada penuntasan melalui penjualan aset.
“Tadi Pak Gub menyampaikan bagaimana proses penyelesaian di Sritex untuk segera lelang, supaya penjualan aset itu bisa mengembalikan utang dari Bank Jateng ke Sritex sekitar Rp300 miliar,” jelasnya.
BACA JUGA: Apa Perbedaan Kopdes Merah Putih dan BUMDes? Ini Penjelasannya
Selain persoalan utang, Aria juga menyinggung dampak sosial dari kasus Sritex, khususnya terhadap ribuan pekerja. Menurutnya, perlu segera ambil keputusan terkait status pekerja agar tidak merugikan buruh.
“Penyelesaian 10 ribu buruh Sritex ini kalau tidak ada keputusan segera, mereka sudah banyak yang mau ditampung di pabrik-pabrik lain,” ujarnya.
Namun, ia mengingatkan bahwa kondisi tersebut berpotensi membuat pekerja kehilangan hak pesangon jika tidak ada kejelasan status.
“Tapi kalau sudah tertampung di pabrik lain, dia enggak punya jatah untuk uang pesangon PHK,” katanya.
Ia menyebut, Gubernur Jawa Tengah telah berkomitmen menyelesaikan persoalan tersebut, baik dari sisi keuangan maupun tenaga kerja.
Proyeksi Jateng Episentrum Ekonomi
Lebih jauh, Aria optimistis Jawa Tengah memiliki potensi besar menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional. Hal itu didukung oleh konektivitas infrastruktur seperti jalan tol, bandara, pelabuhan, serta jalur kereta api.
“Interkoneksitas Jawa Tengah sangat mampu membuat aset-aset di 35 kabupaten/kota ini menjadi resources yang produktif,” ujarnya.
Ia menilai posisi strategis Jawa Tengah yang berada di antara Jawa Barat dan Jawa Timur menjadi keunggulan tersendiri.
“Saya optimistis Jateng akan menjadi episentrum ekonomi karena letaknya sangat strategis,” pungkasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
