SEMARANG, beritajateng.tv – Komisi II DPR RI mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat badan usaha milik daerah (BUMD), khususnya Bank Jateng, di tengah pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, mengatakan penguatan BUMD menjadi kunci untuk mendorong kemandirian fiskal daerah, khususnya di Jawa Tengah.
“Situasi saat ini perlu adanya penguatan otonomi daerah dan desentralisasi terutama di sektor ekonomi, terutama di sektor keuangan,” ujarnya usai menghadiri Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Rabu, 1 April 2026.
Aria menyebut, penurunan transfer daerah dari pusat akibat efisiensi anggaran harus diimbangi dengan optimalisasi aset daerah melalui BUMD.
“Kami berharap menurunnya transfer daerah dari pusat, kemandirian fiskal di daerah diperkuat dengan memperkuat berbagai aset-aset ini menjadi resources yang produktif lewat BUMD,” jelasnya.
Aria menilai, Bank Jateng memiliki peran strategis sebagai pilar desentralisasi fiskal di daerah. Menurutnya, penguatan bank daerah tidak hanya berdampak pada penerimaan daerah melalui dividen, tetapi juga mampu mendorong pembangunan ekonomi.
“Salah satunya instrumen desentralisasi fiskal yaitu penguatan fungsi Bank Jateng sebagai bank daerah. Tidak hanya sebagai instrumen penerimaan daerah lewat dividen, tapi juga instrumen pembangunan ekonomi,” terangnya.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI: Aktivitas Bisnis Perbankan BUMD Bisa Jadi Penggerak Sektor Ekonomi
Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan, aktivitas bisnis perbankan yang dijalankan BUMD dapat menjadi penggerak sektor ekonomi sekaligus pemberdayaan masyarakat.
“Tidak hanya benefit korporasi, tapi juga benefit di sektor pembangunan ekonomi atau pemberdayaan masyarakat,” imbuh dia.
Dalam kesempatan itu, Aria mengungkap Bank Jateng saat ini dalam kondisi sehat dengan portofolio pembiayaan yang cukup besar, termasuk di sektor strategis.
“Ada kredit sekitar Rp500 miliar di Bandara Kertajati dan Rp300 miliar di Sritex,” ujarnya.
