“Sekarang ada media sosial yang bisa menyuarakan juga melalui petisi-petisi. Masyarakat bisa di dorong dengan baik, melalui platform media sosial yang bertanggung jawab,“ sambungnya.
Daripada demo, petisi disebut cara yang lebih humanis kritik pemerintah
Lebih lanjut, Adi menilai jika petisi bisa menjadi salah satu terobosan baru dalam menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah, dengan cara yang lebih humanis.
Dengan menggandeng media massa, lanjutnya, petisi bisa menjadi sarana untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terkait isu politik.
“Ketika jumlahnya sampai 1 juta itu artinya petisi itu penting. Nah mungkin pengelola petisi bisa menyampaikan terbuka melalui media massa misalnya konferensi pers. Dengan begitu akan lebih luas,” papar Adi.
Kendati demikian, Adi menekankan jika kritik pemerintah harus proporsional dan objektif. Jangan sampai niat awal sebagai kontrol sosial berubah menjadi menggulingkan kekuasaan.
BACA JUGA: Aksi Indonesia Gelap di Semarang, Pendemo Bawa Poster “Ndasmu” hingga Nyanyi “Prabowo-Gibran Bengis”
Ia mencontohkan, evaluasi Prabowo-Gibran di 100 hari pertama tidak relevan. Menurutnya, masyarakat harus memberikan kesempatan untuk Prabowo-Gibran menunjukkan kinerjanya selama setahun kedepan.
“Kita beri kesempatan dahulu, ini kan masih dalam kurun waktu belum ada 1 tahun, kita lihat jg kinerjanya dahulu, jalankan semua kinerja dgn baik, setelah itu baru pada waktunya kita bisa evaluasi,” tandasnya. (*)
Editor: Farah Nazila
