SEMARANG, beritajateng.tv – Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Jawa Tengah membenarkan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Degayu di Kota Pekalongan telah ditutup. Akibat penutupan tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan menetapkan masa darurat sampah selama enam bulan ke depan, terhitung mulai 21 Maret hingga 21 September 2025.
Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah, Widi Hartanto, mengungkap pengolahan sampah di Pekalongan akan menggunakan insinerator yang tersedia.
“Sejak kemarin saya sudah komunikasi, intinya sekarang akan proses pengolahan menggunakan insinerator yang tersedia di sana. Jadi dibakar menggunakan pembakaran yang bagus menggunakan insinerator,” ungkap Widi via WhatsApp pada Selasa, 24 Maret 2025.
Tak hanya insinerator, Widi juga meminta Pemkot Pekalongan mengoptimapkan bank-bank sampah dan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R).
“Ini langkah-langkah yang bisa Dinas Lingkungan Hidup Pekalongan lakukan karena memang sudah tidak boleh lagi membuang [sampah] ke TPA, paling tidak selama enam bulan ini,” ucapnya.
BACA JUGA: Truk Asal Sleman Buang Sampah ke Klaten, DLHK Jateng: Itu Oleh Pihak Swasta, Bukan Pemerintah
Selain itu, ia mengungkap akan ada penganggaran yang lebih besar guna menangani sampah di Kota Pekalongan.
“Nanti ada penganggaran yang lebih besar untuk menangani sampah di Kota Pekalongan, termasuk langkah-langkah upaya pengurangan. Jadi sebenarnya sangat penting bagaimana kita bisa memilah sampah organik dan anorganik sehingga mengurangi beban TPA,” sambung Widi.
TPA Degayu di Kota Pekalongan resmi Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tutup pada Kamis, 20 Maret 2025 lalu. Berdasarkan informasi yang Widi peroleh dari DLH Kota Pekalongan, tak terpenuhinya beberapa kriteria menjadi dasar penutupan TPA tersebut.
“Misalnya, landfill-nya belum sempurna. Karena yang diminta itu controlled landfill atau sanitary landfill. Kemudian mungkin ada syarat-syarat lain yang ditetapkan,” beber Widi.
Sulit bangun TPA di Pekalongan, lahan untuk pembuangan sampah tidak representatif
Widi mengungkap, pembangunan TPA di Kota Pekalongan sulit terealisasi. Meskipun, keberadaan TPA dan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) memang perlu untuk penampungan serta pengolahan sampah di wilayah perkotaan yang tidak memiliki lahan.
“Kota Pekalongan ini tidak memiliki lahan representatif untuk TPA atau TPST,” ucap Widi.
Widi menjelaskan, syarat pembangunan TPST ialah harus berjarak minimal 500 meter dari permukiman warga. Sementara membangun TPA mesti setidaknya satu kilometer dari permukiman masyarakat.
“Sehingga sulit kalau di Kota Pekalongan. Upaya ke depan yang perlu dilakukan adalah dengan tempat pengolahan sampah, bisa dengan RDF (Refuse Derived Fuel) atau bisa dengan komposter, misalnya,” kata dia.
BACA JUGA: Ingin Kurangi Beban TPA, DLHK Jawa Tengah Targetkan 50 Desa Mandiri Sampah Baru pada 2025
Jateng punya 46 TPA, di antaranya masih pakai metode open dumping
Widi menuturkan bahwa Jateng memiliki 46 TPA. Namun, beberapa di antaranya masih menerapkan open dumping. Ia menyebut metode pembuangan sampah akhir dengan metode open dumping sudah tidak direkomendasikan karena menimbulkan dampak buruk pada lingkungan.
“Jadi semestinya menerapkan controlled landfill atau sanitary landfill. Kalau controlled landfill, sampah masuk ke TPA, kemudian berlanjut pengurukan dengan tanah, sehingga tidak ada sampah terbuka dan tidak terolah dengan baik,” ucapnya.
Sementara itu, ia menilai metode sanitary landfill jauh lebih baik ketimbang controlled landfill.
“Sanitary landfill ada pengolahan lanjutan. Ada pengolahan limbah, ada penutupan lahan, ada pengolahan gas, penangkapan gas, dan sebagainya,” pungkas Widi. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
