SEMARANG, beritajateng.tv – Perputaran uang selama Semarang Great Event 2026 ternyata berpotensi lebih besar daripada angka yang tercatat. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Semarang memperkirakan nilai transaksi riil selama Oktober bisa menembus Rp650 miliar.
Sementara itu, transaksi yang berhasil panitia himpun baru mencapai Rp612 miliar. Meski demikian, capaian tersebut sudah melampaui realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp597 miliar.
Ketua Kadin Kota Semarang, Arnaz Agung Andrarasmara, mengatakan belum semua transaksi belanja masyarakat masuk dalam sistem pencatatan. Salah satu penyebabnya, konsumen belum menukarkan bukti belanja untuk memperoleh e-kupon.
Kondisi ini membuat nilai transaksi yang tercatat belum sepenuhnya menggambarkan aktivitas ekonomi selama penyelenggaraan Semarang Great Event.
BACA JUGA: Rp603 Miliar Masih Harus Dikejar, Ini Strategi Bapenda Semarang Genjot Pajak Daerah
“Kalau semua tercatat dengan baik, nilainya pasti lebih besar. Kalau dari data yang masuk saja kita sudah lumayan, potensi pendapatannya sebenarnya bisa lebih dari Rp650 miliar,” ujar Arnaz saat penutupan Semarang Great Event di Atrium DP Mall Semarang, Jumat (6/11/2026).
Karena itu, Kadin bersama Pemerintah Kota Semarang akan mengevaluasi sistem pencatatan transaksi untuk penyelenggaraan tahun depan.
Arnaz juga mendorong agar jadwal Semarang Great Event di tetapkan lebih awal. Bulan Agustus, September, atau Oktober menjadi pilihan yang sedang ia pertimbangkan.
Kepastian waktu menurutnya penting agar pelaku usaha memiliki kesempatan lebih panjang untuk menyiapkan promosi, program belanja, dan berbagai kegiatan pendukung.
Transaksi usaha ikut menyumbang pajak daerah
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang, Diah Supartiningtias, mengatakan Semarang Great Event memberikan dampak terhadap berbagai sektor usaha.
Aktivitas hotel, restoran, tempat hiburan, hingga parkir ikut menghasilkan transaksi yang berkontribusi terhadap penerimaan pajak daerah. Pemerintah juga memberikan stimulus berupa potongan pajak sebesar 20 persen untuk mendorong aktivitas ekonomi selama program berlangsung.
“Setiap hotel yang terisi, restoran yang penuh, kendaraan yang parkir selalu menghasilkan transaksi. Dari transaksi itu kemudian muncul pajak daerah,” kata Diah.
