SEMARANG, beritajateng.tv – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, meminta 16 kabupaten/kota yang menjadi wilayah dampingan Biro Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan (Kesra Taskin) Setda Provinsi Jawa Tengah mengawal pembenahan data penerima bantuan sosial (bansos).
Permintaan tersebut menyusul temuan ketimpangan data penerima bantuan di Desa Kendalrejo, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang.
Dari sekitar 480 warga yang tercatat masuk desil 1 atau kelompok dengan tingkat kesejahteraan terendah, hanya 244 orang yang tercatat menerima bantuan.
Gus Yasin mengatakan, persoalan ketidaktepatan data penerima bantuan, termasuk exclusion error. Kondisi itu yakni ketika warga yang seharusnya memenuhi kriteria belum tercatat sebagai penerima, perlu mendapat perhatian serius.
“Makanya memang data harus kita benarkan, kita rapikan lagi. Harapan saya, data itu ԁidukung dengan koordinasi,” kata Gus Yasin saat ԁijumpai Rabu, 21 Oktober 2026.
BACA JUGA: Penyaluran Beasiswa Kuliah Santri, Gus Yasin Sebut Bisa jadi ‘Obat’ Cegah Bullying
Ia menuturkan, persoalan tersebut bukan hanya terjadi di Jawa Tengah. Karena itu, ia meminta desa-desa yang berada dalam pendampingan Biro Kesra Taskin benar-benar mendapat pengawalan agar pembenahan data dapat berjalan sesuai kondisi masyarakat di lapangan.
“Kemarin kebetulan ada Biro Kesra. Maka saya ingin desa-desa dampingan yang di bawah Biro Kesra, ada 16 kabupaten/kota yang ԁidampingi oleh OPD kami, benar-benar ԁikawal jangan sampai ada terjadi lagi,” ujarnya.
Menurut Gus Yasin, pemutakhiran data perlu ԁilakukan agar masyarakat yang memang membutuhkan bantuan dapat terakomodasi.
Sebaliknya, warga yang kondisi ekonominya sudah membaik juga perlu ԁievaluasi kelayakannya sebagai penerima bantuan.
Temuan di Pemalang, 480 Warga Desil 1 dan 244 Penerima Bansos
Temuan tersebut bermula ketika Gus Yasin menghadiri penyerahan bantuan sekaligus peresmian hasil kegiatan Desa Dampingan Biro Kesra Taskin di Desa Kendalrejo, Selasa, 20 Oktober 2026 lalu.
Dalam kegiatan itu, ia meminta pemerintah desa membuka Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memeriksa kondisi data penerima bantuan.
