SEMARANG, beritajateng.tv – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang mengingatkan bahwa pengelolaan sungai besar, termasuk Kali Plumbon, merupakan kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Semarang, Rahmulyo Adi Wibowo (RAW), meminta BBWS lebih aktif melakukan pemeliharaan dan pengawasan sungai. Terlebih, Kali Plumbon kembali meluap saat hujan deras mengguyur wilayah Semarang.
Menurut Rahmulyo, Pemkot Semarang melalui dinas terkait telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi risiko banjir. Salah satunya dengan mengeruk saluran air berukuran kecil hingga besar guna mengurangi sedimentasi.
Namun, upaya tersebut belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan. Sedimentasi yang terus meningkat membuat kapasitas saluran berkurang sehingga air lebih mudah meluap ke jalan dan permukiman.
“Memang persoalan di tempat kita ini sedimentasi semakin tinggi. Akibatnya, terjadi genangan di beberapa ruas jalan maupun kawasan permukiman,” kata Rahmulyo.
BACA JUGA: Ancaman Banjir dan Longsor Mengintai Semarang, Dewan Ingatkan Pemkot Jangan Kecolongan Saat Hujan Deras
Ia mengakui curah hujan yang tinggi, bahkan berlangsung hingga tiga jam, turut meningkatkan risiko banjir. Luapan air di kawasan Mangkang menjadi salah satu contoh dampaknya.
Meski demikian, Rahmulyo menilai pemerintah perlu mengantisipasi persoalan yang masih bisa terkendali, terutama penumpukan sampah di saluran air.
Dia meminta warga tidak menjadikan sungai dan saluran drainase sebagai tempat pembuangan sampah. Kebiasaan tersebut kerap terjadi saat musim kemarau, tetapi dampaknya baru terasa ketika hujan turun.
“Pada musim kering, kali atau saluran sering menjadi tempat membuang sampah. Masyarakat mungkin tidak menyadari bahwa saat musim hujan, sampah itu terbawa arus dan menumpuk di bagian ujung saluran. Akibatnya, aliran air terhambat dan meluap,” ujarnya.
Rahmulyo menegaskan, penanganan banjir membutuhkan keterlibatan masyarakat. Pemerintah memiliki keterbatasan jumlah personel dan peralatan sehingga tidak mungkin menangani seluruh persoalan tanpa dukungan warga.
“Kalau semuanya hanya dibebankan kepada pemerintah, tentu berat. Jumlah sumber daya manusia dan peralatan terbatas. Karena itu, masyarakat harus ikut menjaga lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan,” katanya.
Soroti Wewenang Penanganan Banjir
Selain persoalan sampah, Rahmulyo menyoroti pembagian kewenangan dalam pengelolaan infrastruktur. Dia menyebut, masyarakat kerap menganggap seluruh persoalan banjir di Semarang menjadi tanggung jawab Pemkot.
Padahal, kewenangan pengelolaan jalan maupun sungai terbagi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Karena itu, setiap instansi harus menjalankan tanggung jawab sesuai kewenangannya.
Rahmulyo secara khusus meminta BBWS menjadikan pemeliharaan sungai besar sebagai agenda rutin. Ia menilai penanganan Kali Plumbon tidak seharusnya hanya mengandalkan langkah darurat setelah sungai meluap.
“Penataan dan pengawasan Sungai Plumbon menjadi kewenangan BBWS. Seharusnya sungai-sungai besar masuk dalam agenda pemeliharaan rutin mereka. Jangan sampai seluruh persoalannya kemudian dibebankan kepada Pemerintah Kota Semarang,” tegasnya.
Menurutnya, pembagian kewenangan harus bisa masyarakat pahami agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menilai kewenangan pemerintah.
Pemerintah pusat melalui balai wilayah sungai (BBWS) Pemali Juana memiliki tanggung jawab pemeliharaan sungai yang menjadi kewenangannya. Dia berharap koordinasi antara Pemkot Semarang dan BBWS semakin kuat. Dengan begitu, penanganan banjir dapat dilakukan secara menyeluruh, mulai dari perawatan sungai besar hingga pembersihan saluran lingkungan.
Rahmulyo juga mengajak masyarakat mengubah kebiasaan membuang sampah ke saluran air. Sebab, tanpa perubahan perilaku warga dan pemeliharaan infrastruktur secara rutin, pengerukan saluran berisiko tidak memberikan hasil maksimal. (*)





