Jateng

Dewan Sentil BBWS soal Banjir Kali Plumbon: Jangan Semua Dibebankan ke Pemkot Semarang

×

Dewan Sentil BBWS soal Banjir Kali Plumbon: Jangan Semua Dibebankan ke Pemkot Semarang

Sebarkan artikel ini
Dewan Sentil BBWS soal Banjir Kali Plumbon: Jangan Semua Dibebankan ke Pemkot Semarang
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Semarang, Rahmulyo Adi Wibowo. (Ellya/beritajateng.tv)

SEMARANG, beritajateng.tv – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang mengingatkan bahwa pengelolaan sungai besar, termasuk Kali Plumbon, merupakan kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Semarang, Rahmulyo Adi Wibowo (RAW), meminta BBWS lebih aktif melakukan pemeliharaan dan pengawasan sungai. Terlebih, Kali Plumbon kembali meluap saat hujan deras mengguyur wilayah Semarang.

Menurut Rahmulyo, Pemkot Semarang melalui dinas terkait telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi risiko banjir. Salah satunya dengan mengeruk saluran air berukuran kecil hingga besar guna mengurangi sedimentasi.

Namun, upaya tersebut belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan. Sedimentasi yang terus meningkat membuat kapasitas saluran berkurang sehingga air lebih mudah meluap ke jalan dan permukiman.

“Memang persoalan di tempat kita ini sedimentasi semakin tinggi. Akibatnya, terjadi genangan di beberapa ruas jalan maupun kawasan permukiman,” kata Rahmulyo.

BACA JUGA: Ancaman Banjir dan Longsor Mengintai Semarang, Dewan Ingatkan Pemkot Jangan Kecolongan Saat Hujan Deras 

Ia mengakui curah hujan yang tinggi, bahkan berlangsung hingga tiga jam, turut meningkatkan risiko banjir. Luapan air di kawasan Mangkang menjadi salah satu contoh dampaknya.

Meski demikian, Rahmulyo menilai pemerintah perlu mengantisipasi persoalan yang masih bisa terkendali, terutama penumpukan sampah di saluran air.

Dia meminta warga tidak menjadikan sungai dan saluran drainase sebagai tempat pembuangan sampah. Kebiasaan tersebut kerap terjadi saat musim kemarau, tetapi dampaknya baru terasa ketika hujan turun.

“Pada musim kering, kali atau saluran sering menjadi tempat membuang sampah. Masyarakat mungkin tidak menyadari bahwa saat musim hujan, sampah itu terbawa arus dan menumpuk di bagian ujung saluran. Akibatnya, aliran air terhambat dan meluap,” ujarnya.

Rahmulyo menegaskan, penanganan banjir membutuhkan keterlibatan masyarakat. Pemerintah memiliki keterbatasan jumlah personel dan peralatan sehingga tidak mungkin menangani seluruh persoalan tanpa dukungan warga.