SEMARANG, beritajateng.tv – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan anggaran seiring turunnya dana transfer dari pemerintah pusat ke Jawa Tengah yang mencapai sekitar Rp1,5 triliun.
Kepala Dinas PUPR Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro, mengatakan kondisi keuangan daerah saat ini memengaruhi seluruh alokasi anggaran, termasuk di dinas yang ia naungi.
“Kalau keuangan daerahnya bagus seperti tahun lalu, di (PUPR) sini saja [tahun lalu] tambahannya ada Rp780 miliar kalau tidak salah, bareng dengan tambahan yang berada di PSDA-nya. Nah, memang kondisi saat ini kami tidak bisa berbuat banyak karena keuangan daerahnya turun,” ujar Henggar saat beritajateng.tv jumpai di kantornya, belum lama ini.
Menurutnya, penurunan dana transfer dari pusat berdampak langsung terhadap kemampuan belanja daerah, sehingga seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) ikut mengalami pengurangan anggaran.
“Yang transfer ke kas daerah dari Kementerian Keuangan itu turun kurang lebih sekitar Rp1,5 triliun. Nah, itu sangat berpengaruh terhadap kondisi kami secara keseluruhan,” jelasnya.
Ia menambahkan, proses penyesuaian anggaran juga tidak mudah karena harus dilakukan secara menyeluruh di berbagai dinas.
“Teman-teman di BPKAD juga tidak mudah untuk nge-plot alokasi di masing-masing dinas. Jadi secara keseluruhan dinas-dinas itu juga ada pengurangan,” kata Henggar.
Efisiensi Rp12 Miliar, Sejumlah Proyek Pembangunan dan Revitalisasi Gedung Alami Penundaan
Selain penurunan transfer, PUPR Jawa Tengah juga terdampak kebijakan efisiensi anggaran. Henggar menyebut, efisiensi di internal PUPR mencapai sekitar Rp12 miliar.
Dampak efisiensi tersebut mulai terlihat pada sejumlah program pembangunan, khususnya di bidang Cipta Karya.
“Kami itu ada efisiensi kurang lebih PUPR saja Rp12 miliar. Yang berubah itu kemarin sebenarnya ada pembangunan kantor yang berada di bidang Cipta Karya, kemudian kantor BKD itu hilang, jadi ditunda sementara,” jelas Henggar.
Ia menyebut, untuk sementara waktu operasional BKD (Badan Kepegawaian Daerah) akan memanfaatkan gedung milik instansi lain yakni Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaktertrans).
BACA JUGA: Sering Tergenang dan Bergelombang, Jalan Citarum Semarang Segera Pembetonan
“BKD-nya nanti menggunakan kantor yang di Disnakertrans,” imbuhnya.
Selain itu, sejumlah proyek pembangunan lain juga tetap masuk dalam alokasi, seperti fasilitas di Bandara Adi Soemarmo hingga gedung instansi pemerintah.
“Di Cipta Karya itu ada pembangunan ruang tunggu bandara dan ruang VIP di Bandara Adi Soemarmo, kemudian ada juga pembangunan gedung di kejaksaan, itu juga ada,” katanya.
Anggaran untuk Jalan Rp320 Miliar Meski Total Belanja Turun
Di tengah penyesuaian anggaran, Henggar menegaskan bahwa alokasi untuk penanganan jalan tidak mengalami perubahan signifikan. Ia menyebut, anggaran khusus untuk pemeliharaan dan perbaikan jalan provinsi tahun ini berada di kisaran Rp320 miliar.
Sementara itu, total belanja Dinas PUPR Jawa Tengah secara keseluruhan mencapai sekitar Rp659 miliar sebelum efisiensi.
“Yang Rp320-an miliar itu untuk jalan. Total belanja yang ada di kami ini ada Rp659 miliar kalau tidak salah, tapi setelah dikurangi Rp12 miliar ya berkurang,” ujarnya.
Henggar menegaskan, angka tersebut sudah mencakup berbagai komponen belanja, termasuk belanja pegawai dan program di bidang lain seperti Cipta Karya.
“Prinsipnya itu semua juga termasuk belanja pegawai dan lain-lain,” katanya.
Henggar mengakui, jika dibandingkan tahun sebelumnya, anggaran PUPR tahun ini mengalami penurunan cukup signifikan. Ia menyebut, pada 2025 total anggaran gabungan dari sektor pekerjaan umum di Jawa Tengah sempat mencapai kisaran Rp1,3 hingga Rp1,4 triliun.
“Kalau tahun lalu, yang di PSDA saja sekitar Rp300-an miliar, kemudian yang di Bina Marga sekitar Rp1 triliun. Kalau jumlahkan kisarannya Rp1,3 atau Rp1,4 triliun,” ungkapnya.
Kendati begitu, ia menegaskan bahwa penurunan anggaran tidak serta-merta menurunkan kinerja. “Memang turunnya agak jauh, tapi kami coba optimalkan saja. Yang penting kami tidak mikir kok sekarang jadi kecil, enggak,” ujarnya.
Kemantapan Jalan Provinsi 94,01 Persen, Henggar Optimistis Target Masih Bisa Naik
Di tengah keterbatasan anggaran, Henggar memastikan kondisi jalan provinsi di Jawa Tengah tetap dalam kategori mantap. “Efek dari pembangunan 2025, kondisi kita secara keseluruhan sudah masuk kategori mantap, 94,01 persen,” katanya.
Menurutnya, fokus saat ini adalah menyelesaikan sisa pekerjaan yang belum tertangani pada tahun sebelumnya. “Sekarang ini kami tinggal menyelesaikan sisa-sisa yang kemarin belum terlaksana,” jelasnya.
Ia optimistis, dengan pengelolaan yang optimal, kualitas jalan masih dapat meningkat.
“Memang alokasi yang kami miliki ini menurut saya masih kurang, tetapi kami coba optimalkan semaksimal mungkin sehingga nanti kemantapannya bisa lebih daripada tahun lalu,” pungkas Henggar. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
