Saat ԁitanya tentang permintaan keris ke Nur Widayat, Sudewo membantah. Ia mengaku mengetahui Nur Widayat memiliki banyak keris, tetapi tidak pernah sekalipun meminta benda pusaka tersebut.
“Saya sudah tahu kalau Nur Widayat itu kerisnya banyak tapi tidak pernah satu pun saya minta keris. Tidak ada satu keris pun di rumah saya, Pak,” kata Sudewo.
BACA JUGA: Optimistis Divonis Bebas dan Jadi Bupati Pati Lagi, Sudewo: Didengar-Dikabulkan Tuhan Yang Maha Esa, Allahu Akbar!
Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menyatakan seluruh dakwaan terhadap Bupati Pati nonaktif Sudewo telah terbukti berdasarkan alat bukti yang ԁihadirkan selama persidangan.
Selama proses pembuktian, JPU KPK Joko Hermawan mengatakan telah menghadirkan puluhan saksi dan sejumlah alat bukti untuk mendukung dakwaan yang ԁisusun.
“Untuk perkara Pak Sudewo ini sidang ԁimulai pada tanggal 15 Juni 2026 pembacaan dakwaan. Dan hari ini 7 September 2026 pemeriksaan terdakwa,” kata Joko.
Ia merinci, JPU telah menghadirkan 56 saksi, satu saksi mahkota, satu ahli, keterangan terdakwa, surat, barang bukti, serta alat bukti lainnya.
“Dari alat bukti yang kita sampaikan di persidangan kami menyimpulkan bahwa dakwaan yang kami susun sudah dapat kami buktikan. Selengkapnya akan kami sampaikan dalam surat tuntutan,” ujarnya.
Berbeda dengan JPU, kuasa hukum Sudewo, Yupen Hadi, menilai rangkaian pembuktian dalam persidangan justru menunjukkan tidak adanya keterlibatan Sudewo dalam perkara yang ԁidakwakan.
Menurutnya, dalam klaster DJKA, pihaknya meyakini dakwaan JPU tidak terbukti karena Sudewo ketika masih menjadi anggota DPR RI tidak memiliki kewenangan untuk menentukan atau mengondisikan proyek di DJKA.
BACA JUGA: Ahli Pertanyakan Dakwaan Sudewo, Soroti Kewenangan di Kasus DJKA dan Perangkat Desa
“Dan sejauh yang kami pahami dan kami yakini bahwa dalam klaster DJKA apa yang ԁidakwakan oleh penuntut umum tidak terbukti karena memang dari awal Pak Sudewo sebagai anggota dewan itu memang tidak berwenang dalam pengondisian proyek di DJKA,” ujarnya.
