“Prestasi ini sebenarnya sudah Pak Luthfi lakukan, dan tinggal kemudian poles saja. Misalnya Pak Luthfi memang perlu untuk rajin bikin cafe morning, tanya sama wartawan, door stop, wawancara itu juga penting,” katanya.
Menurut NHS, media memiliki peran penting dalam membentuk persepsi publik atas kerja nyata pemerintah, tak terkecuali pada Ahmad Luhtfi.
“Kan namanya media, ada kondisi riil dengan ada kondisi persepsi publik kelak. Nah, itu juga penting,” tegasnya.
Jangan Hanya Andalkan PKB, Nilai Branding Borobudur Lemah
Di luar gaya komunikasi publik Luthfi yang perlu pembenahan, NHS turut mengkritik ketergantungan pendapatan provinsi pada sektor pajak kendaraan bermotor. Ia menilai Pemprov Jawa Tengah perlu lebih kreatif mencari sumber pendapatan baru.
“Penguasa itu tidak rajin memunguti pajak saja, tapi berpikir kreatif untuk mencari sumber-sumber pendapatan baru,” tegas dia.
Ia mencontohkan sektor pariwisata yang menurutnya belum maksimal, terutama dalam hal nilai tambah. NHS menyebut branding destinasi unggulan Jawa Tengah masih kalah ketimbang Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Ia menyebut wisatawan lebih banyak menginap dan membelanjakan uangnya di Yogyakarta.
BACA JUGA: Simulasi Perhitungan Pajak Kendaraan di Jateng dengan Diskon 5 Persen, Bisakah Turun Signifikan?
“Orang tahu Candi Borobudur, Candi Prambanan, orang tahunya itu punyanya Jogja. Padahal itu kan Jawa Tengah. Kita rugi, kita tidak punya nilai tambah. Orang landing di Jogja, tidur di Jogja, pijat di Jogja, mungkin pijat plus juga di Jogja, Jawa Tengah cuma dapat Aqua pada siang hari yang kepanasan,” papar NHS.
Menurutnya, destinasi seperti Dieng di Banjarnegara seharusnya dapat dirangkai dalam paket wisata terintegrasi agar memberikan dampak ekonomi lebih besar bagi Jawa Tengah.
Soal Kilang Cepu, Minta Jawa Tengah Tegas Tingkatkan Bargaining Position, Jangan Kalah dengan Jatim
Selain pariwisata, NHS juga menyinggung persoalan sumber daya alam, termasuk kilang minyak di Cepu yang menurutnya lebih terkenal sebagai bagian dari Jawa Timur.
