SEMARANG, beritajateng.tv – Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2025 tidak merujuk pada PP 51 Tahun 2023.
Pengesahan UMP yang harusnya paling lambat pada Kamis, 21 November 2024 pun akan mundur.
Hal itu terungkap dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Aziz.
Menurut Aziz, keputusan ini diambil setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan judicial review Partai Buruh terkait Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang mana membuat 21 pasal di dalamnya diubah termasuk soal pengupahan.
Termasuk skema penghitungan upah yang sebelumnya tertuang dalam PP 51 Tahun 2023.
“Ya kemungkinan [tidak pakai PP 51 Tahun 2023]. Pak Menteri menyampaikan tidak tergesa-gesa di matangkan di tripartit nasional nanti,” ujar Aziz saat beritajateng.tv jumpai di kantornya, Rabu, 20 November 2024 sore.
BACA JUGA: Nasib Belasan Ribu Pekerja Sritex Terancam, Serikat Buruh Jawa Tengah Tegaskan Bukan Karena Upah
Bersama dengan dewan pengupahan, kata Aziz, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Tengah menggelar brainstorming usulan formasi upah minimum ke gubernur dan menanti pasca putusan MK No. 168 PUU/-XXI/2023.
Usulan dari buruh dan perwakilan pengusaha nantinya akan disampaikan ke pusat untuk ditindak lanjuti.
“Setelah Keputusan MK itu kan regulasinya ada perubahan dan kementerian lagi membahas. Di dalam ketentuannya kan fungsi dewan pengupahan provinsi itu selain membahas upah minimum juga memberikan pertimbangan kaitan dengan kebijakan pengupahan,” jelas Aziz.
