SEMARANG, beritajateng.tv – Di halaman Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang, derap langkah taruna pagi itu terdengar serempak, ritmis, dan berwibawa. Para calon pemimpin bangsa itu penuh semangat disiplin yang tak pernah surut.
Namun, di balik barisan tegas itu, ada gelombang gagasan baru yang sedang tumbuh, yaitu gagasan bahwa taruna tidak hanya harus tangguh dalam menegakkan hukum, tetapi juga peka terhadap denyut kehidupan masyarakat yang mereka layani, Senin, 3 November 2025.
Adalah Nugraha Aristawarman, seorang perwira Polri yang bertugas sebagai tenaga pendidik di Akpol, yang menggagas perubahan besar itu.
BACA JUGA: Janji Lulus Akpol Berujung Tipu Rp2,6 M, Dua Polisi Pekalongan Beroleh Pemecaan Tidak Hormat
Melalui proyek perubahannya yang bertajuk “Transformasi Pendidikan Kepemimpinan Taruna Akpol Berbasis Kolaborasi untuk Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan,” Nugraha ingin mendorong Akpol melahirkan pemimpin-pemimpin yang tak hanya cerdas secara teknis, tetapi juga memiliki empati sosial yang kuat.
“Selama ini kita unggul di bidang penegakan hukum, tetapi kurang menyentuh persoalan sosial ekonomi masyarakat, padahal akar dari banyak persoalan keamanan sering kali berasal dari ketimpangan dan kemiskinan,” ujarnya.
Kegelisahan itu berangkat dari data yang tak bisa diabaikan. Meski angka kemiskinan ekstrem nasional pada Maret 2025 telah turun menjadi 0,85 persen atau sekitar 2,38 juta orang, kesenjangan antarwilayah masih tinggi.
Tingkat kemiskinan di wilayah Akpol Semarang, Jawa Tengah
Di Papua Pegunungan, misalnya, kemiskinan ekstrem mencapai 30,03 persen, sedangkan di Bali hanya 3,72 persen. Di Jawa Tengah, tempat Akpol berdiri, tingkat kemiskinan masih berada di angka 9,48 persen dengan lebih dari 3,3 juta warga hidup di bawah garis sejahtera.
“Angka-angka ini bukan sekadar statistik. Di baliknya ada wajah-wajah manusia yang berjuang bertahan hidup, dan di situlah seharusnya kepemimpinan Polri hadir,” kata Nugraha pelan.
