“Kami berkomitmen akan terus mengungkap segala tindak pidana di bidang perpajakan secara profesional sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mengedepankan prinsip due process of law,” ungkap Nurbaeti.
Tak Tenang Pilih
Nurbaeti menegaskan, karena proses penyidikan harus detail dan sesuai dengan ketentuan perundangundangan. Maka pihaknya membutuhkan waktu dan tidak ada kata tebang pilih, semua sama di mata hukum.
“Karena tindak pidana dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) tersangka maka kerugian negara akan dibebankan secara proporsional kepada masing-masing tersangka. Nantinya dengan mempertimbangkan kontribusi terhadap kerugian negara yang di timbulkan. Pembebanan ini sesuai dengan prinsip let punishment fit the crime.” pungkasnya.
Pihak Kanwil DJP Jawa Tengah I akan terus berkoordinasi dengan Polri dan Kejaksaan dalam mengungkap perkara ini. Harapannya penegakan hukum ini dapat memberikan efek jera kepada tersangka. Dan menjadi pengingat bagi wajib pajak untuk tidak mencoba melakukan tindak pidana perpajakan.
Sebagai informasi, saat ini Kanwil DJP Jawa Tengah I telah mencanangkan program Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZI WBBM). Semua pihak harus mendukung program ini dengan menjaga integritas selama berinteraksi dengan Kanwil DJP Jawa Tengah I. (*)
Editor: Elly Amaliyah
