SEMARANG, beritajateng.tv – Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa Mei Sulistyoningsih alias MS dalam perkara dugaan penipuan dan penggelapan lomba tari di Kota Semarang, dengan pidana 2 tahun 6 bulan penjara.
Tuntutan itu JPU Dyah Budi Astuti bacakan dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Kamis sore, 12 November 2026.
Dalam persidangan, jaksa menyatakan Mei terbukti melanggar Pasal 492 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana dakwaan kesatu. Jaksa turut mempertimbangkan kerugian dan trauma psikis yang peserta lomba alami sebagai hal yang memberatkan.
“Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa mengakibatkan anak-anak peserta lomba tari mengalami kerugian dan trauma psikis. Perbuatan terdakwa merugikan masyarakat,” kata Dyah saat membacakan tuntutan.
Adapun hal yang meringankan, terdakwa belum pernah menjalani hukuman pidana. JPU juga meminta majelis hakim menetapkan Mei tetap berada dalam tahanan.
Menanggapi tuntutan tersebut, kuasa hukum korban, Zainal Petir mengatakan, para korban merasa kecewa. Oleh karena, dampak perkara tidak semata-mata berkaitan dengan kerugian uang.
Zainal Petir menilai tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada dosesn Universitas PGRI Semarang (UPGRIS) itu belum sebanding dengan dampak yang para korban alami.
Menurutnya, pengalaman anak-anak yang telah berlatih berbulan-bulan tetapi tidak dapat mengikuti perlombaan sebagaimana terdakwa janjikan, telah meninggalkan dampak psikologis.
“Saya selaku pengacara korban yang kebanyakan anak-anak di bawah umur, hampir semuanya anak-anak di bawah umur. Sekarang masih trauma, gemas, jengkel dengan tuntutan cuma 2 tahun setengah. Kecewa dengan jaksa,” kata Zainal Petir, Sabtu, 14 November 2026.
BACA JUGA: Dosen UPGRIS Tersangka Perkara Piala Gubernur Lomba Tari SEC Semarang Kembali Masuk Bui
Dia mengatakan, Taman Indonesia Kaya (TIK) sebelumnya menjadi salah satu tempat yang berkaitan dengan aktivitas menari anak-anak tersebut. Namun, setelah peristiwa itu, lokasi tersebut justru mengingatkan mereka pada kegagalan perlombaan.
“Anak dari korban yang sekarang trauma, lewat tempat untuk nari yang gagal saja itu sekarang trauma. Enggak berani lewat ke Taman Indonesia Kaya,” katanya.
Zainal Petir berharap majelis hakim tidak hanya mempertimbangkan besaran kerugian materiil. Akan tetapi juga memperhatikan kondisi psikologis para peserta yang menjadi korban.
Berharap Hakim Jatuhkan Putusan Lebih Berat
Atas pertimbangan tersebut, Zainal Petir berharap majelis hakim dapat menjatuhkan hukuman lebih berat daripada tuntutan jaksa atau putusan ultra petita.
Dia menilai, jumlah peserta yang terdampak dan trauma yang anak-anak alami perlu menjadi perhatian dalam menentukan hukuman terhadap terdakwa.
“Saya berharap hakim memutus ultra petita. Berarti putusan di atas tuntutan,” kata dia.
BACA JUGA: Korban Kasus Lomba Tari SEC Semarang Tolak Damai, Sebut Dosen UPGRIS Tak Serius Tanggung Jawab
Menurut Zainal Petir, persidangan seharusnya menjadi ruang untuk mencari keadilan bagi seluruh korban. Dia ingin majelis hakim mencermati kembali fakta-fakta yang terungkap, termasuk keterangan saksi mengenai dampak kejadian terhadap anak-anak.
“Jangan hanya melihat nominalnya. Tapi di pengadilan kan untuk mencari rasa keadilan,” katanya.
Berawal dari Lomba Tari di Taman Indonesia Kaya
Kasus yang menjerat Mei bermula dari perlombaan tari yang oleh komunitas Semarang Economy Creative (SEC) di Taman Indonesia Kaya, Kota Semarang, pada 20 Desember 2024.
Dalam kegiatan tersebut, peserta dapat janji trofi atau Piala Gubernur Jawa Tengah, uang pembinaan, dan sertifikat. Akan tetapi. pelaksanaan kegiatan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Termasuk tidak tersedianya panggung dan perangkat tata suara untuk perlombaan.
Padahal, para peserta telah mempersiapkan diri dengan latihan, kostum, properti, tata rias, hingga kebutuhan transportasi.
BACA JUGA: Cerita Meidina Riani Putri, Karateka asal Kabupaten Semarang Peraih Medali Emas Porprov Jateng 2026
Berdasarkan keterangan pihak korban, terdapat 35 kelompok dari sanggar dan sekolah dengan total 178 peserta. Mereka berasal dari berbagai jenjang pendidikan, mulai taman kanak-kanak (TK) hingga sekolah menengah atas (SMA).
Kerugian materiil yang para korban alami, ada klaimnya mencapai lebih dari Rp100 juta.
Dalam persidangan pemeriksaan saksi sebelumnya, terungkap permohonan izin pencantuman nama gubernur untuk trofi baru diajukan pada 17 Desember 2024. Atau tiga hari sebelum perlombaan dijadwalkan berlangsung.
Para korban kemudian melaporkan perkara tersebut ke kepolisian pada 30 Desember 2024. Mei selanjutnya diproses hukum atas dugaan penipuan dan atau penggelapan. (*)
Editor: Diaz A Abidin
