SEMARANG, beritajateng.tv – Tantangan media massa atau pers di tengah derasnya arus informasi digital mendorong perlunya kolaborasi lintas sektor.
Hal itu menjadi sorotan utama dalam Forum Koordinasi dan Sinkronisasi “Penguatan Kebijakan Media Massa yang Bertanggung jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO’S)” yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI di Hotel Gumaya, Kota Semarang, Kamis, 13 November 2025.
Anggota Dewan Pers, Muhammad Jazuli, menilai forum semacam itu penting dilakukan secara berkelanjutan di tengah turbulensi industri media. Menurutnya, tantangan media kini tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari internal redaksi yang perlu memperkuat literasi dan etika jurnalistik.
BACA JUGA: Respons Isu Take Down Pemberitaan, Kemenko Polkam RI: Untuk Stabilitas, Bukan Bungkam Pers
“Saya rasa forum ini sangat baik, sangat positif, di tengah turbulensi media yang sekarang industri rasakan. Maka kegiatan seperti ini sebaiknya berlangsung secara reguler, karena ini bagian dari literasi publik dan capacity building agar masyarakat dapat memahami media yang kredibel seperti apa,” kata Jazuli.
Ia menambahkan, Dewan Pers mendukung upaya sinergi antarinstansi dalam menciptakan ekosistem media nasional yang lebih sehat, selama ruang kebebasan pers tetap terjaga.
“Kolaborasi penting, tapi jangan sampai mengekang independensi. Yang paling utama adalah bagaimana media bisa tetap menjalankan fungsi kontrol sosialnya secara profesional,” ujarnya.
Kemenko Polhukam ingin pers tetap bebas, namun bertanggung jawab
Dari sisi pemerintah, Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polhukam, Marsekal Pertama TNI Ariefin Sjahrir, menjelaskan bahwa inisiasi media yang BEJO’S untuk menyatukan pandangan dan arah kebijakan dalam membangun pers yang bertanggung jawab tanpa mengorbankan kebebasan.
“Kami sadar betul bahwa dalam membentuk ekosistem media yang bersih, jujur, sesuai dengan nilai-nilai yang sudah kita terapkan, ini melibatkan banyak stakeholder,” ujar Ariefin.
Ia menegaskan, pemerintah tidak berjalan sendiri dalam mewujudkan media yang sehat.
“Itulah sebabnya Kemenko Polkam turun merangkul semua unsur atau pemangku kegiatan yang terlibat langsung dalam pembentukan ekosistem media ini. Kita bentuk dalam kegiatan berupa forum dan hal-hal lain yang bisa lebih memuluskan perjalanan kita menuju ekosistem media yang sehat,” jelasnya.
BACA JUGA: Media Lokal di Era Ponsel: Saatnya Bertransformasi Jadi Fasilitator, Bukan Sekadar Penyampai Berita
Ariefin menambahkan, hasil dari forum tersebut tidak serta-merta menjadi kebijakan baru, melainkan akan dirumuskan dalam bentuk rekomendasi bagi seluruh pemangku kepentingan.
“Output-nya adalah rekomendasi bagi semua pihak, agar bisa bersama mewujudkan ekosistem media nasional yang sehat,” ujarnya.
Ia juga menepis anggapan bahwa forum ini bertujuan membatasi media atau membungkam pers itu sendiri.
“Enggak [membungkam] dong. Justru forum seperti ini kami adakan agar lebih terbuka. Kita ingin membangun media yang bertanggung jawab, tapi tetap menjunjung tinggi kebebasan,” tegasnya.
Dinas Komunikasi dan Informatika Jateng dukung pertumbuhan media lokal
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Tengah, Agung Hariyadi, menekankan pentingnya mendukung pertumbuhan media lokal.
Menurutnya, media lokal memiliki peran vital dalam menjaga keseimbangan informasi dan menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah daerah.
“Provinsi Jawa Tengah memberikan seluas-luasnya ruang bagi ekosistem media, terutama media lokal untuk tumbuh di daerahnya masing-masing. Mereka yang tahu kondisi lingkungannya. Media lokal kita dorong agar tumbuh karena mereka organik,” ujarnya.
BACA JUGA: Marak Demo Ricuh, Bupati Semarang Ngesti Nugraha Ajak Warga Tangkis Berita Tak Benar
Agung menambahkan, Pemprov Jawa Tengah juga terus membuka kerja sama dengan media untuk menyampaikan program-program pemerintah secara terbuka.
“Media itu pilar keempat demokrasi. Jadi kita harapkan tetap cover both side, berimbang, dan menjadi corong bersama antara masyarakat dan pemerintah,” pungkasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
