SEMARANG, beritajateng.tv – Penertiban lahan di kawasan Jalan Kamajaya Raya Kecamatan Ngaliyan berlangsung dramatis pada Rabu kemarin. Satuan Polisi Pamong Praja melangsungkan eksekusi pembongkaran rumah Semarang sebanyak 20 unit yang berdiri di atas lahan sengketa.
Kericuhan membara sejak petugas berupaya menembus pintu masuk pemukiman warga di Desa Karangsari. Warga berupaya menghadang laju kendaraan operasional dengan memasang alat berat serta membakar tumpukan ban bekas.
Kronologi Eksekusi Pembongkaran Rumah Semarang
Aparat Satpol PP bergerak cepat menyingkirkan barikade penghalang serta membubarkan kerumunan massa di lokasi. Pihaknya menerjunkan dua unit alat berat ekskavator untuk merobohkan seluruh bangunan permanen yang berdiri di tiga titik lahan.
Warga sempat melayangkan protes keras sambil mempertanyakan surat perintah pembongkaran serta keabsahan kepemilikan tanah. Namun petugas tetap melanjutkan proses penertiban dengan pengawalan ketat dua ekor anjing pelacak serta pagar betis personel.
Kepala Satpol PP Kota Semarang Fajar Purwoto menjelaskan bahwa puluhan rumah berdiri di atas lahan seluas 9.000 meter persegi tanpa mengantongi IMB. Pihaknya menjalankan penertiban berdasarkan penetapan resmi Pengadilan Tata Usaha Negara.
“Pembongkaran ini mengacu pada keputusan PTUN Nomor 12/B/2021,” tegas Fajar.
Fajar menyebut pemilik sah lahan atas nama Ryan Wibowo telah lama mengalami kesulitan untuk menguasai aset pribadinya. Pihak Pemkot Semarang bersama Komnas HAM sebenarnya sudah memediasi sengketa tersebut sejak Februari lalu.
“PTUN menyatakan tanah ini milik Ryan Wibowo, warga juga tidak memiliki sertifikat,” terang Fajar.
Pihak pemilik lahan telah menyalurkan uang tali asih berkisar 10 hingga 20 juta rupiah bagi para penghuni. Sebagian warga menerima uang kerohanian tersebut, sementara sebagian lainnya menolak dan memilih bertahan di lokasi.
“Pemilik tanah sudah memberikan tali asih kepada warga,” tambah Fajar.
Di sisi lain, salah satu warga terdampak bernama Mustakim mengecam keras pembongkaran paksa yang menimpa tempat tinggalnya. Pihaknya menilai penertiban tersebut melanggar rasa keadilan karena proses hukum di tingkat pengadilan belum sepenuhnya selesai.
