“Kalau penuh waktu itu kan mereka gajinya full, jadi memang ada tunjangan, gaji pokok, tunjangan anak, istri, dan lain sebagainya. Kayaknya sih di angka sekitar 3 juta bisa sampai 4 juta ya untuk penuh waktu. TPP sepertinya per bulan dapat 1,5 atau 1,4 juta,” terang dia.
“Sedangkan yang paruh waktu gaji pokok sesuai UMK, tidak dapat TPP, sertifikasinya juga berdasarkan gaji swasta sekitar Rp2 juta,” sambungnya.
BACA JUGA: Podcast Guru R1D Jateng Pertanyakan Komitmen Pemerintah, Lulus PPPK Tapi Tak Dapat Formasi
Sebelumnya, Rina mengungkap ada beberapa guru swasta R1D yang tak lama lagi akan menginjak usia pensiun. Rina memastikan, meski awalnya tidak semua dapat pengusulan, akhirnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah mengusulkan seluruh R1D, termasuk yang berusia 58–59 tahun atau mendekati usia pensiun.
“Jadi ada dua SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) yang Dinas sampaikan. Yang pertama bukan sejumlah 1.410 itu ya, mulanya teman-teman yang memasuki masa pensiun itu tidak diusulkan. Tetapi karena ada pendekatan ke Dinas Provinsi, akhirnya semuanya di usulkan,” akunya.
Kendati begitu, keputusan akhir tetap pada masing-masing individu, apakah akan melanjutkan proses administrasi atau tidak.
“Tapi untuk masalah pengisian DRH dan lain sebagainya, kami kan belum tahu ya, karena itu nanti kembali ke individu masing-masing. Mau menerima atau tidak, karena masa pensiun. Tapi dari pihak Dinas Provinsi sih sudah diusulkan semua,” imbuhnya.
BACA JUGA: Pemerintah Akan Pekerjakan PPPK di Kopdes Merah Putih, Wamendagri: Tak Rekrut Lagi, Pakai yang Ada
Terkait kapan guru swasta R1D resmi mulai bertugas, Rina mengaku masih menunggu kepastian. Jika mengacu pada Menpan RB, kata Rina, SK terbit pada 1 Oktober 2025 besok.
Namun, informasi lain yang pihaknya peroleh dari BKD Jawa Tengah, guru R1D swasta mulai efektif mengajar pada Januari 2025 mendatang.
“Kami belum begitu mengerti ya. Kalau sesuai jadwal Menpan itu SK-nya tanggal 1 Oktober. Tetapi tadi kebetulan dari grup Telegram dengan BKD, ada info katanya per 1 Januari untuk mulai bekerjanya, tapi itu belum fix,” pungkas Rina. (*)
Editor: Farah Nazila
