Untuk menelusuri aliran dana, KPK telah menyita sejumlah aset yang dugaan kuat terkait dengan korupsi ini, termasuk dua rumah milik seorang ASN di Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang diperkirakan bernilai Rp 6,5 miliar.
Selain itu, kendaraan dan properti lainnya juga telah KPK amankan.
Setoran Ilegal Hingga USD 7.000 per Kuota
Praktik korupsi ini melibatkan “setoran komitmen” yang dipatok antara USD 2.600 hingga USD 7.000 per kuota, membuat biaya haji khusus melonjak tinggi.
Hal ini juga menyebabkan kuota reguler semakin terbatas. Seorang penyidik KPK mengungkapkan bahwa setoran inilah yang menjadi pintu masuk aliran dana ilegal dalam praktik ini.
“Setoran komitmen inilah yang menjadi pintu masuk aliran dana ilegal,” kata penyidik KPK yang enggan disebutkan namanya.
Perkiraan kerugian negara capai Rp1 triliun
Akibat praktik korupsi ini, kerugian negara perkiraannya mencapai lebih dari Rp 1 triliun.
Skandal ini mencoreng citra proses pemberangkatan haji yang seharusnya berjalan transparan dan adil untuk seluruh umat Muslim di Indonesia.
Ustaz Khalid Basalamah Terlibat dalam Penjualan Kuota Haji
KPK juga mengungkapkan keterlibatan Ustaz Khalid Basalamah terkait dugaan penjualan kuota haji tambahan melalui PT Muhibbah. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa KPK telah menerima pengembalian uang terkait penjualan kuota haji dari Khalid Basalamah.
“Ada pengembalian uang benar. Namun jumlahnya nanti kami akan update ya berapa,” kata Budi Prasetyo.
Budi menambahkan bahwa pengembalian uang tersebut berasal dari penjualan kuota haji yang Ustaz Khalid Basalamah lakukan melalui biro perjalanannya.
KPK Lanjutkan Penyidikan
KPK memastikan akan melanjutkan penyidikan lebih lanjut untuk menuntaskan skandal korupsi ini dan mengungkap semua pihak yang terlibat.
BACA JUGA: Wamendagri soal Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Ingin Temui KPK: Silakan, Pasti Akan Kami Dengar
Kerugian negara yang besar dan dampaknya bagi calon jamaah haji yang tidak mendapatkan kuota mereka menjadi sorotan utama. (*)
