SEMARANG, beritajateng.tv – Pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyiapkan aturan baru yang mewajibkan produsen kemasan ikut membiayai pengelolaan sampah.
Besaran iuran akan menyesuaikan dengan tingkat keramahan kemasan terhadap lingkungan. Semakin sulit kemasan didaur ulang, semakin besar biaya yang harus dibayar produsen.
Kebijakan tersebut Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) siapkan melalui regulasi baru tentang Extended Producer Responsibility (EPR). Aturan ini akan menggantikan Peraturan Menteri LHK Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen.
Wakil Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono, mengatakan kebijakan tersebut bertujuan menekan jumlah sampah yang berakhir di tempat pemrosesan akhir (TPA).
BACA JUGA: Wali Kota Agustina Dampingi Wamen LH Tinjau TPA Jatibarang Semarang Buntut Maraknya Kebakaran TPA
Menurutnya, produsen tidak cukup hanya menjual produk dan kemasannya. Mereka juga harus ikut bertanggung jawab terhadap dampak sampah yang menumpuk setelah produk itu terpakai.
“Nanti semua produsen minuman kemasan dan produk-produk dengan kemasan plastik akan membayar iuran. Besarannya tergantung apakah kemasannya ramah lingkungan atau tidak. Semakin tidak ramah lingkungan, iurannya semakin tinggi. Sebaliknya, semakin ramah lingkungan, iurannya semakin rendah,” kata Diaz.
Skema tersebut menjadi instrumen pemerintah untuk mendorong industri beralih menggunakan kemasan yang lebih mudah di daur ulang dan memiliki dampak lingkungan lebih kecil.
Dana Iuran Bisa Capai Ratusan Miliar hingga Triliunan Rupiah
Diaz menjelaskan, dana yang terkumpul dari kewajiban EPR berpotensi mencapai jumlah besar. Pemerintah masih menghitung besaran pungutan yang akan KLH kenakan kepada setiap produsen.
Dana tersebut nantinya tidak langsung dikelola masing-masing perusahaan. Pemerintah menyiapkan sebuah badan atau entitas bernama Producer Responsibility Organization (PRO) untuk mengelola dan menyalurkan dana kepada fasilitas pengolahan sampah.
