SEMARANG, beritajateng.tv – Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu berpotensi mengubah sejumlah aturan penting dalam penyelenggaraan demokrasi Indonesia.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI kini menyiapkan sembilan isu strategis untuk evaluasi, mulai dari sistem UU Pemilu, ambang batas pencalonan presiden dan parlemen, hingga kemungkinan penerapan pemungutan suara elektronik atau e-voting.
Pembahasan ini menjadi momentum untuk membenahi berbagai persoalan dalam sistem pemilu yang selama ini masih menyisakan celah.
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menyebut evaluasi perlu setelah Indonesia menjalani hampir 29 tahun era reformasi dan enam kali menyelenggarakan pemilu.
“Ada sekitar sembilan isu yang berkaitan dengan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu,” kata Doli saat menghadiri seminar nasional Pekan Progresif 2026 di Radjawali Cultural Center, Semarang, Sabtu (14/11).
BACA JUGA: Gelar Pekan Progresif 2026, Mahasiswa dari 14 Universitas Bahas Reformasi UU Pemilu
Seminar bertema “Optimalisasi Sistem Politik Nasional melalui Pembaharuan UU Pemilu demi Mewujudkan Keadilan Substantif” tersebut diinisiasi BEM Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip).
Doli menjelaskan, salah satu persoalan yang akan mereka kaji adalah sistem proporsional dengan daftar terbuka.
DPR RI juga akan mengevaluasi presidential threshold dan parliamentary threshold atau ambang batas pencalonan presiden serta perolehan kursi parlemen.
Isu berikutnya menyangkut district magnitude atau jumlah kursi di setiap daerah pemilihan. DPR RI juga akan mengkaji metode konversi suara menjadi kursi serta keserentakan penyelenggaraan pemilu, terutama setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135.
Selain persoalan teknis, DPR menyoroti praktik politik uang yang selama ini mencederai proses demokrasi.
Doli berharap revisi UU Pemilu mampu menekan praktik jual beli suara, transaksi politik, dan berbagai bentuk penyimpangan dalam kontestasi politik.
“Harapannya, melalui pembenahan sistem, praktik vote buying, money politics, dan berbagai transaksi politik dalam pemilu bisa kita akhiri,” ujarnya.
