SEMARANG, beritajateng.tv – Para pemangku kepentingan di Kabupaten Semarang menyepakati komitmen bersama dalam upaya mendeteksi dini potensi konflik berbasis paham keagamaan Islam.
Kesepakatan itu dirumuskan dalam forum group discussion (FGD) gelaran Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Semarang di Kantor Kemenag setempat, Kamis, 10 Juli 2025.
Menurut Kepala Seksi (Kasi) Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Kabupaten Semarang, Nur Edi Susilo, FGD tersebut mengambil topik “Cegah Konflik Paham Keagamaan Islam Kabupaten Semarang 2025”.
BACA JUGA: Marak Kasus Perundungan dan Pelecehan, UIN Walisongo Semarang Siap Cetak Dokter Berakhlak Islami
FGD ini mengakomodasi berbagai unsur pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, FKUB, masyarakat sipil, organisasi keagamaan, dan pemangku kepentingan lainnya.
Setidaknya ada lima poin komitmen bersama yang tersepakati dalam upaya mencegah potensi konflik berbasis paham keagamaan Islam di wilayah Kabupaten Semarang.
“Ini dalam rangka merawat kebersamaan, meneguhkan moderasi beragama di tengah keberagaman,” jelasnya di Ungaran, Kabupaten Semarang, Jumat, 11 Juli 2025.
Poin-poin kesepakatan dalam FGD “Cegah Konflik Paham Keagamaan Islam Kabupaten Semarang 2025”
Kelima poin kesepakatan tersebut, jelas Edi, meliputi: berkomitmen mendukung pemenuhan hak warga negara dalam menjalankan ibadah; lalu, menjaga kerukunan intra dan antaragama di seluruh wilayah Indonesia.
“Dalam hal ini, langkah-langkah tersebut berlangsung melalui penguatan deteksi dini dan penanganan potensi konflik secara inklusif, berkeadilan, dan nonkekerasan,” ungkapnya.
Kemudian, mendukung aktif upaya Kemenag mengambil langkah strategis memahami akar masalah, dinamika lokal, serta potensi rekonsiliasi dan resolusi secara konstruktif.
Selanjutnya, meneguhkan nilai-nilai bina damai (peacebuilding) dalam setiap pendekatan dan kebijakan. Yakni dengan menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Termasuk, mendorong penguatan moderasi beragama sebagai landasan moral dan kultural dalam mencegah intoleransi, ekstremisme, dan kekerasan berbasis identitas.
Poin kelima, seluruh stakeholder siap berkolaborasi lintas sektor, agama, dan keyakinan dalam rangka membangun sinergi yang kokoh antara pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat dan seluruh warga negara untuk mewujudkan kehidupan sosial yang aman, damai, dan harmonis.
“Pernyataan komitmen bersama ini tersepakati sebagai wujud tanggung jawab kolektif. Hal itu dalam rangka menjaga keutuhan, kedamaian, dan keberagamaan di Indonesia,” tegas Nur Edi. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
