SEMARANG, beritajateng.tv – Film Dirty Vote merupakan sebuah film dokumenter yang tayang menjelang Pemilu 2024. Film ini berhasil menarik banyak perhatian publik lantaran mengangkat isu mengenai adanya dugaan kecurangan dalam Pilpres tahun ini.
Tak heran apabila film tersebut berhasil mendapatkan jutaan penonton bahkan komentar dari berbagai kalangan. Dalam 7 hari, film ini berhasil mencapai kurang lebih 20 juta penonton.
Dandhy Dwi Laksono selaku sutradara dari film tersebut mengucapkan terimakasih atas penayangan film tersebut. Hal itu ia tuliskan melalui unggahan dalam akun instagramnya @dandhy_laksono pada Minggu 18 Februari 2024.
“Sekali lagi terimakasih” tulisnya dalam unggahan poster film tersebut.
Bagi kamu yang belum mengetahui bagaimana isi dari film tersebut, berikut ini akan kami bagikan sinopsisnya. Film ini betul-betul menarik banyak perhatian hingga banyak yang mengulas kembali bagaimana isinya bahkan isu yang terdapat dalam film tersebut.
BACA JUGA: Benarkah Zainal Arifin Mochtar Kerabat Mahfud MD? Ternyata Pernah Satu Atap di Institusi Ini
Sinopsis Dirty Vote
Mengisahkan tentang rancangan kecurangan dalam Pemilu 2024 menurut perspektif ahli hukum tata negara di Indonesia. Termasuk di antaranya, perbedaan ucapan Jokowi mengenai keterlibatan anak-anaknya dalam dunia politik.
Film tersebut juga menyoroti ketidaknetralan para pejabat publik, potensi kecurangan oleh kepala desa, dan pengalokasian anggaran bantuan sosial. Tak hanya itu, pemanfaatan fasilitas publik, serta pelanggaran etika oleh lembaga-lembaga negara juga ikut tersoroti.
Feri Amsari menyatakan bahwa kecurangan-kecurangan tersebut tidak terjadi secara spontan atau individu. Melainkan sebagian besar telah tersusun secara sistematis dan masif oleh kekuatan yang telah berkuasa selama satu dekade terakhir.
Menurut Zainal Arifin Mochtar, salah satu entitas yang memegang kendali menjalankan rencana yang telah tersusun tersebut. Identitas entitas tersebut adalah pihak yang saat itu berada di puncak kekuasaan, memiliki kemampuan untuk mengarahkan aparat dan mengontrol alokasi anggaran.
