SEMARANG, beritajateng.tv – Film dokumenter “Dirty Vote” yang mengungkap desain kecurangan Pemilu 2024 ikut menyorot masalah penunjukan penjabat (Pj) kepala daerah. Salah satu yang masuk sorotan ialah kasus Pj Bupati Sorong Yan Piet Moso.
Kasus yang ahli hukum tata negara Feri Amsari bahas dalam film tersebut terkait dengan beredarnya pakta integritas antara Yan Piet Moso dengan Kabinda Papua Barat, Brigjen TNI TSP. Silaban untuk memenangkan calon presiden Ganjar Pranowo.
“Kesepakatan dalam pakta itu adalah bagaimana dia harus memenangkan calon presiden Ganjar Pranowo sebesar 60%. Angka yang tidak main-main,” kata Feri dalam film.
Terkait hal ini, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa pengerahan Pj Kepala Daerah bukanlah berasal dari pihaknya, melainkan dari Pemerintah.
“Terkait dengan Pj Bupati Sorong, sudah dijelaskan bahwa hal tersebut dari berbagai temuan yang ada dalam film Dirty Vote. Ternyata, justru atas perintah langsung. Dari apa yang kita lihat, itu adalah otoritas pemerintah,” tutur Hasto kepada wartawan, Minggu, 11 Februari 2024.
BACA JUGA: Film ‘Dirty Vote’ Ungkap Desain Kecurangan Pemilu 2024
