Politik

Film Dirty Vote Singgung Kasus Pakta Integritas Pj Bupati Sorong Menangkan Ganjar, Begini Tanggapan Sekjen PDIP

×

Film Dirty Vote Singgung Kasus Pakta Integritas Pj Bupati Sorong Menangkan Ganjar, Begini Tanggapan Sekjen PDIP

Sebarkan artikel ini
PDIP Pilgub Jawa Tengah | Pj Kepala Daerah | Film Dirty Vote | Jawa Tengah PDIP
Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, di Istora Senayan, Jakarta, Minggu, 14 Januari 2024. (ant)

SEMARANG, beritajateng.tv – Film dokumenter “Dirty Vote” yang mengungkap desain kecurangan Pemilu 2024 ikut menyorot masalah penunjukan penjabat (Pj) kepala daerah. Salah satu yang masuk sorotan ialah kasus Pj Bupati Sorong Yan Piet Moso.

Kasus yang ahli hukum tata negara Feri Amsari bahas dalam film tersebut terkait dengan beredarnya pakta integritas antara Yan Piet Moso dengan Kabinda Papua Barat, Brigjen TNI TSP. Silaban untuk memenangkan calon presiden Ganjar Pranowo.

“Kesepakatan dalam pakta itu adalah bagaimana dia harus memenangkan calon presiden Ganjar Pranowo sebesar 60%. Angka yang tidak main-main,” kata Feri dalam film.

Terkait hal ini, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa pengerahan Pj Kepala Daerah bukanlah berasal dari pihaknya, melainkan dari Pemerintah.

“Terkait dengan Pj Bupati Sorong, sudah dijelaskan bahwa hal tersebut dari berbagai temuan yang ada dalam film Dirty Vote. Ternyata, justru atas perintah langsung. Dari apa yang kita lihat, itu adalah otoritas pemerintah,” tutur Hasto kepada wartawan, Minggu, 11 Februari 2024.

BACA JUGA: Film ‘Dirty Vote’ Ungkap Desain Kecurangan Pemilu 2024

“Sehingga, banyak Pj-Pj yang bergerak. Di Jawa Tengah, misalnya, kemudian di Salatiga, kasus pergantian Kapolres mendadak. itu merupakan suatu upaya penggunaan kekuasaan secara terselubung,” tambahnya.

Hasto lalu menyinggung kasus korupsi yang menjerat Pj Bupati Sorong tersebut.

Sebelumnya, Yan Piet Mosso tertangkap KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada 12 November 2023 terkait suap pengondisian temuan dalam Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk wilayah Provinsi Papua Barat Daya.

Lebih lanjut, pakta integritas terkait dukungan untuk calon presiden Ganjar Pranowo itu mencuat seiring penangkapannya itu.

“Nah, jadi itu komitmen kami dan apa yang terjadi di Sorong itu tidak terlepas dari proses OTT. Kita tahu OTT itu setorannya kepada siapa. Itu yang jelas bukan untuk 03. 03 ini pergerakannya di tengah rakyat tanpa manipulasi karena kami yakin pada jalan kebenaran itu,” tandasnya. (*)