“Komunikasi kebijakan ini penting untuk membangun partisipasi publik secara luas. Tentu saja komunikasi ini berbeda dengan pencitraan karena berbasis data dan konstruktif,” sambungnya.
Lebih lanjut, Wijayanto berharap semangat kolaborasi antara Pemprov Jawa Tengah dan Undip yang telah terbangun ini dapat terus berlangsung.
Terlebih, kata dia, kompleksitas permasalahan di Jawa Tengah memerlukan kerja sama dari berbagai pihak.
“Jawa Tengah ini terlalu besar untuk kita urusi sendirian,” pungkas Wijayanto.
Kinerja kepala daerah tak bisa dinilai selama 100 hari saja
Senada dengan Wijayanto, Dekan Fisip Undip, Teguh Yuwono, menyebut jika menilai kinerja kepala daerah dalam 100 hari secara utuh bukan hal yang tepat.
Justru, kata Teguh, periode ini sebagai momentum penting untuk menentukan arah kerja lima tahun ke depan.
“Gubernur memimpin 35 bupati dan wali kota. Fungsi utamanya adalah supervisi dan koordinasi. Ini yang perlu mereka perkuat agar semua daerah berjalan ke arah yang sama,” tuturnya.
Teguh turut menyoroti tantangan sosial ekonomi di Jawa Tengah yang kompleks. Ia menyebut perlunya pendekatan pembangunan kawasan untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah.
“Ada kota yang sangat maju, ada juga yang tertinggal. Maka penting untuk mengembangkan pembangunan berbasis kawasan seperti Kedungsepur, Solo Raya, Tegal, dan lainnya,” pungkas Teguh.
TPPD Jateng akui Luthfi punya tantangan dalam komunikasi publik
Terpisah, Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Jawa Tengah, Zulkifli, mengapresiasi masukan dalam diskusi publik tersebut. Utamanya terkait komunikasi publik dari Ahmad Luthfi.
Zulkifli mengakui komunikasi publik menjadi tantangan tersendiri bagi Luthfi.
“Memang style-nya Pak Gubernur ini orang yang tidak mau terekspos dan tidak suka konten. Salah satu langkah ke depan adalah bagaimana apa yang dirasakan masyarakat bisa disampaikan kepada publik,” terang Zulkifli.
Zulkifli juga menyampaikan sejumlah capaian Luthfi pada 100 hari pertama.
