SEMARANG, beritajateng.tv – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Diponegoro (Undip) menggelar diskusi publik bertajuk ‘Evaluasi 100 Hari Kinerja Gubernur Jawa Tengah’ di Ruang Sidang Senat Fisip Undip, Kota Semarang, Senin, 2 Juni 2025 sore.
Dalam diskusi publik tersebut, Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerja Sama Undip, Wijayanto, menggaris bawahi sejumlah pencapaian dan tantangan yang Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah hadapi.
Dalam hematnya, periode 100 hari memang tergolong singkat untuk menilai keseluruhan kinerja Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.
Kendati begitu, Wijayanto menyebut periode ini tetap memberikan gambaran awal mengenai arah dan prioritas pemerintahan.
“Dari 100 hari itu kita bisa melihat sejauh mana kinerja pemerintah dan ini menjadi blueprint untuk lima tahun ke depan,” ungkap Wijayanto usai menghadiri diskusi publik.
BACA JUGA: Terungkap “Pasal dan Tata Krama Anestesi” dalam Senioritas PPDS Undip: Senior Selalu Benar
Semangat Pemprov Jawa Tengah untuk berkolaborasi dengan universitas menjadi hal yang Wijayanto apresiasi.
“Ini pertama kalinya sepanjang sejarah yang saya amati, Pemprov melibatkan 44 universitas di Jawa Tengah. Dalam hal ini, Undip mendapat kehormatan untuk bekerja sama secara dekat dengan pemerintah provinsi,” ungkap Wijayanto.
Desalinasi air di Pantura yang libatkan Undip jadi program kerja unggulan Luthfi
Wijayanto menuturkan, proyek desalinasi air menjadi salah satu kerja sama antara Pemprov Jawa Tengah dan Undip.
Proyek itu, kata dia, bertujuan untuk mengatasi masalah kelangkaan air bersih di kawasan pesisir Jawa Tengah yang terdampak rob dan intrusi air laut.
“Dengan desalinasi, kita bisa mengubah air asin menjadi air siap minum,” jelasnya.
Tak cuma pencapaian, Wijayanto juga mencatat beberapa tantangan yang Pemprov Jawa Tengah hadapi, seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi untuk menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.
Ia juga menyoroti pentingnya pengelolaan masalah lingkungan, seperti banjir hingga perlunya komunikasi kebijakan yang lebih efektif kepada publik.
“Komunikasi kebijakan ini penting untuk membangun partisipasi publik secara luas. Tentu saja komunikasi ini berbeda dengan pencitraan karena berbasis data dan konstruktif,” sambungnya.
Lebih lanjut, Wijayanto berharap semangat kolaborasi antara Pemprov Jawa Tengah dan Undip yang telah terbangun ini dapat terus berlangsung.
Terlebih, kata dia, kompleksitas permasalahan di Jawa Tengah memerlukan kerja sama dari berbagai pihak.
“Jawa Tengah ini terlalu besar untuk kita urusi sendirian,” pungkas Wijayanto.
Kinerja kepala daerah tak bisa dinilai selama 100 hari saja
Senada dengan Wijayanto, Dekan Fisip Undip, Teguh Yuwono, menyebut jika menilai kinerja kepala daerah dalam 100 hari secara utuh bukan hal yang tepat.
Justru, kata Teguh, periode ini sebagai momentum penting untuk menentukan arah kerja lima tahun ke depan.
“Gubernur memimpin 35 bupati dan wali kota. Fungsi utamanya adalah supervisi dan koordinasi. Ini yang perlu mereka perkuat agar semua daerah berjalan ke arah yang sama,” tuturnya.
Teguh turut menyoroti tantangan sosial ekonomi di Jawa Tengah yang kompleks. Ia menyebut perlunya pendekatan pembangunan kawasan untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah.
“Ada kota yang sangat maju, ada juga yang tertinggal. Maka penting untuk mengembangkan pembangunan berbasis kawasan seperti Kedungsepur, Solo Raya, Tegal, dan lainnya,” pungkas Teguh.
TPPD Jateng akui Luthfi punya tantangan dalam komunikasi publik
Terpisah, Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Jawa Tengah, Zulkifli, mengapresiasi masukan dalam diskusi publik tersebut. Utamanya terkait komunikasi publik dari Ahmad Luthfi.
Zulkifli mengakui komunikasi publik menjadi tantangan tersendiri bagi Luthfi.
“Memang style-nya Pak Gubernur ini orang yang tidak mau terekspos dan tidak suka konten. Salah satu langkah ke depan adalah bagaimana apa yang dirasakan masyarakat bisa disampaikan kepada publik,” terang Zulkifli.
Zulkifli juga menyampaikan sejumlah capaian Luthfi pada 100 hari pertama.
Antara lain pertumbuhan ekonomi yang masih stabil ketimbang provinsi lain di Pulau Jawa hingga beragam intervensi sosial seperti koperasi buruh dan fasilitas daycare di kawasan industri.
“Semua langkah pembangunan dijalankan secara tematik dan berbasis data,” pungkas Zulkifli. (*)
Editor: Farah Nazila
