Pendidikan

Fokus Kesetaraan Jenjang Pendidikan, Disdik: 3 Ribu Anak Putus Sekolah di Semarang Bakal Belajar di PKBM

×

Fokus Kesetaraan Jenjang Pendidikan, Disdik: 3 Ribu Anak Putus Sekolah di Semarang Bakal Belajar di PKBM

Sebarkan artikel ini
Sekolah Inklusi | area blank spot sman | penghapusan sistem zonasi | Anak Putus Sekolah
Ilustrasi kelas. (Foto: Freepik)

SEMARANG, beritajateng.tv – Dinas Pendidikan Kota Semarang menargetkan lebih dari 3 ribu anak putus sekolah akan ikut dalam kesetaraan jenjang pendidikan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Hal tersebut harapannya dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) Kota Semarang.

“Dinas Pendidikan Kota Semarang berinisitif akan merangkul anak-anak yang putus sekolah, dan mendata bersama Dinas Sosial untuk kita sediakan sekolah bagi anak-anak yang putus sekolah,” ujar Rifki Nugroho, Sub Koordinator Kurikulum dan Penilaian Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kota Semarang, Selasa, 23 Januari 2024.

Rifki menyebut, hingga saat ini ada sekitar 3.800-an anak putus sekolah di Kota Semarang. Pihaknya akan menggandeng pihak terkait seperti Dinas Sosial Kota Semarang dan Bappeda Kota Semarang.

BACA JUGA: Tekan Angka Putus Sekolah, Dinas Pendidikan Kota Semarang Salurkan Bantuan ke 530 Siswa PAUD-SMP

Ia mengungkapkan, terdapat 41 lembaga PKBM se-Kota Semarang yang siap menyelenggarkan pembelajaran nonformal bagi anak putus sekolah. Kecamatan dengan PKBM paling banyak yakni Kecamatan Genuk dengan 5 PKBM, yaitu PKBM Tunas Mandiri, PKBM Bangun Bangsa, PKBM Diponegoro, PKBM Fatima Azahra, dan PKBM Bina Karya.

Hanya Kecamatan Semarang Selatan dan Kecamatan Gayamsari yang belum tersedia lembaga PKBM.

“Genuk banyak karena kantong-kantong anak putus sekolah di sana banyak, sementara warga Semarang Selatan bisa di PKBM Pelita Mandiri yang bertempat di Tembalang. Kemudian bagi warga Gayamsari bisa di PKBM yang ada di Pedurungan,” imbuhnya.

Pendidikan gratis bagi anak putus sekolah usia belajar

Rifki menuturkan jika setiap peserta didik usia dengan produktif akan mendapatkan bantuan biaya melalui mekanisme biaya operasional pendidikan (BOP) dari pemerintah sehingga tidak harus membayar sepeser pun. Sedangkan peserta didik di atas usia 24 tahun akan mendapat sejumlah potongan biaya.

Lebih lanjut, ia menyebut jika pendataan akan mulai pada bulan Februari dan harapannya selesai pada bulan Juni. Adapun proses pembelajaran rencananya akan mulai per-1 Juli 2024 nanti dengan tiga program jenjang pendidikan. Di antaranya, Paket A untuk kesetaraan SD, Paket B untuk kesetaraan SMP, dan Paket C untuk kesetaraan SMA.

“Bagi anak usia sekolah kami menyarankan pembelajaran 5 hari seperti sekolah formal, tapi pelaksanaan pembelajarannya boleh sore atau malam. Bagi usia pekerja, pelaksanaan kegiatan seminggu 3 hari,” ucap Rifki.

BACA JUGA: Catatan Hitam Hardiknas, 16 Ribu Anak di Jateng Putus Sekolah Pasca Pandemi

Sementara itu, untuk tenaga pendidik, lanjut Rifki, bakalan berasal dari beberapa kalangan. Seperti guru tutor, relawan guru P3K, guru penggerak, hingga guru dengan jiwa sosial tinggi.

“Mulai tahun ini akan kita garap, bahwa tahun ini kita ingin menuju zero angka anak putus sekolah, ingin ngenolke (menolkan) itu,” harapnya. (*)

Editor: Mu’ammar Rahma Qadafi

Simak berbagai berita dan artikel pilihan beritajateng.tv dengan bergabung ke saluran kami.

Gabung Channel WhatsApp