Hendi melanjutkan, T.O.P yang dimaksudnya adalah terdiri dari Trusted (dipercaya), Open (terbuka), dan Participative (partisipasi). “Mendorong kepercayaan masyarakat pada pemerintah melalui sejumlah inisiasi menjadi hal pertama yang harus dikerjakan. Misalnya dengan membuat sistem pengawasan kerja pemerintah yang dapat dipantau langsung masyarakat,” tekannya.
Hendi mencontohkan salah satu yang dilakukannya adalah dengan memasang cctv di kantor pelayanan publik yang dapat langsung dilihat masyarakat secara online. “Komitmennya tentu harus dibarengi dengan ketegasan penegakan disiplin bagi seluruh pihak yang terbukti melakukan pelanggaran, sehingga masyarakat meyakini bahwa pemerintah saat ini memiliki semangat yang sama,” tegas Wali Kota Semarang itu.
Konsep T.O.P yang dibawa oleh Hendi itu pun mendapatkan tanggapan positif dari seluruh peserta termasuk pembicara yang hadir. Salah satunya Aidan Eyakuze dari Tanzania yang menyebutkan tertarik menerapkan konsep yang digagas Hendi untuk negara asalanya. “T. O. P tentang trusted, open, dan participative yang disebutkan Pak Wali Kota itu menarik, dan saya rasa bisa dibawa ke negara saya,” sebut Aidan.
Di sisi lain, Hendi juga menyebutkan sejumlah program yang dulu tidak dapat diinisiasi bisa diwujudkan dengan tingginnya dukungan masyarakat di Kota Semarang. “Dan ujungnya adalah bagaimana partisipasi masyarakat bisa mendorong berbagai inovasi program di Kota Semarang. Seperti bagaimana di Kota Semarang saat ini ada 112 sekolah swasta gratis, karena pemerintah dan seluruh stakeholder bergerak bersama,” ungkapnya.
Penjelasan Hendi itu pun kemudian juga mendapat perhatian dari Yanuar Nugroho
koordinator tenaga ahli sekretariat nasional SDGs National Secretariat Bappenas RI, yang saat itu menjadi moderator diskusi. Dirinya bahkan sempat memotong penjelasan Hendi untuk bertanya ulang. “Sekolah swasta gratis di Semarang,” tanya Yanuar. “Iya pak ada 112 dan kita upayakan terus bertambah,” yakin Hendi.
