SEMARANG, beritajateng.tv – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jawa Tengah akhirnya membuka alasan di balik penunjukan pelaksana tugas (Plt) Ketua DPD PSI Kota Semarang yang memicu polemik internal.
Ketua DPW PSI Jateng, Antonius Yogo Prabowo, menjelaskan bahwa keputusan tersebut merupakan hasil koordinasi dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) setelah melihat kebutuhan percepatan gerak organisasi di Kota Semarang.
Langkah itu disebut sebagai bagian dari evaluasi organisasi sekaligus strategi memperkuat struktur partai di tingkat daerah.
Menurutnya, penunjukan Plt bukan bentuk pemberhentian permanen terhadap ketua sebelumnya, Bangkit Mahanantiyo, melainkan penataan posisi agar kader dapat berkontribusi sesuai kompetensi masing-masing.
“Yang ketuanya kami Plt, itu kami luruskan Mas Bangkit itu karena beliau pengacara, kami mau apa? Kami minta [Bangkit] gabung di bagian bidang advokasi dan hukum DPW PSI Jateng, di Provinsi,” ujarnya saat beritajateng.tv hubungi melalui panggilan WhatsApp pada Senin, 23 Februari 2026.
BACA JUGA: Papan Bawah Membara! Persiba Tersandung, Jalan PSIS Menuju Posisi Aman Terbuka Lebar
Yogo menegaskan, pihaknya justru menghargai latar belakang profesi Bangkit sebagai advokat sehingga ternilai lebih tepat ditempatkan pada bidang hukum di tingkat provinsi.
“Kami melihat latar belakang beliau. Sebenarnya tidak ada yang dipermalukan, tidak ada yang dibuang semuanya,” katanya.
Hasil Evaluasi dan Koordinasi dengan DPP
Lebih lanjut, Yogo menjelaskan bahwa keputusan penunjukan Ari Nugroho sebagai Plt Ketua DPD PSI Kota Semarang terlaksana setelah evaluasi internal bersama DPP. Tujuannya agar organisasi di tingkat kota bisa segera bergerak dan tidak terhambat oleh dinamika yang terjadi.
“Satu itu, kedua karena ya beberapa kejadian kemarin kami evaluasi kami koordinasi dengan DPP ini kan sementara turun SK Plt. Mas Bangkit kami tarik di bidang hukum provinsi, kemudian kami Plt atas nama Ari Nugroho yang segera mengganti ini,” jelasnya.
Ia menambahkan, proses pergantian kepemimpinan merupakan hal yang wajar dalam organisasi politik. Terutama ketika partai sedang menyiapkan program besar di daerah.
