SEMARANG, beritajateng.tv – Keputusan Komisi 1 DPR RI menggelar rapat revisi Undang-Undang (RUU) TNI di hotel berbintang Jakarta memicu kontroversi luas.
Publik menilai langkah tersebut bertentangan dengan prinsip efisiensi anggaran yang belakangan pemerintah gencarkan.
Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif pun semakin tergerus akibat kebijakan yang dianggap tidak selaras dengan realitas.
Aksi protes muncul dari berbagai elemen, termasuk KontraS dan aliansi masyarakat sipil. Mereka bahkan mendobrak ruang rapat di hotel mewah tersebut sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan yang mereka nilai tidak transparan.
Selain itu, mereka juga menuntut agar pembahasan RUU TNI berlangsung secara terbuka, bukan tertutup seperti yang DPR lakukan.
Pengamat politik Adi Prayitno dalam kanal YouTube-nya, Adi Prayitno Official, pada Minggu, 16 Maret 2025, turut memberikan pandangannya terkait kontroversi ini.
“Efisiensi itu hanya sekadar jargon, praktiknya jauh berbeda,” ujar Adi.
Ia menegaskan bahwa keputusan DPR untuk rapat di hotel berbintang justru mencederai kepercayaan publik.
“Ketika rakyat diminta berhemat, justru wakilnya menggelar pertemuan di tempat mewah,” imbuhnya.
Publik pun mempertanyakan alasan pemilihan tempat rapat di lokasi yang tergolong mahal. Padahal, berbagai institusi lain tengah melakukan pengetatan anggaran.
BACA JUGA: Tanggapi Wacana Partai Super Tbk, Pengamat Adi Prayitno: Sebatas Kritik Politik dari Jokowi
“Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa efisiensi yang selama ini pemerintah dengungkan hanya sebatas retorika belaka. Kepercayaan itu mahal. Sekali hilang, sulit memperolehnya kembali,” tegas Adi.
Isu utama yang menjadi pembahasan dalam rapat tersebut cukup penting, yakni RUU TNI. Salah satu poin krusialnya ialah mengenai posisi perwira aktif dalam jabatan sipil.
Saat ini, ada wacana memperbolehkan mereka tetap bertugas tanpa harus pensiun dini. Namun, banyak pihak yang menilai bahwa langkah ini bertentangan dengan prinsip demokrasi dan profesionalisme militer.
“Jika antara ucapan dan tindakan berbeda, bagaimana rakyat bisa percaya?” pungkas Adi Prayitno. (*)
