“Ini perjuangan panjang. Dulu selalu kena tolak. Tetapi karena kami yakin pentingnya, akhirnya regulasi bisa tembus. Hingga hari ini insentif ini terus kami pertahankan,” jelasnya.
Termasuk untuk tahun anggaran berjalan, Mustofa menegaskan DPRD akan berupaya mempertahankan alokasi dana keagamaan agar tidak terkena pemotongan, meskipun terjadi efisiensi besar akibat penurunan transfer daerah.
Komitmen DPRD Blora untuk kegiatan keagamaan
Saat membahas pemotongan transfer daerah yang mencapai Rp375 miliar, Mustofa tegas meminta agar pos keagamaan, terutama insentif guru TPQ dan Madin, dipertahankan.
“Harapan kami, [insentif] untuk guru TPQ dan Madin jangan sampai terpotong. InsyaAllah DPRD akan memperjuangkan itu,” ujarnya.
Selain itu, ia menegaskan bahwa setiap kegiatan keagamaan di Blora selalu terfasilitasi secara inklusif di rumah Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora. Baik untuk kalangan NU, Muhammadiyah, hingga ormas islam lainnya.
Mustofa juga menyampaikan penghormatan kepada Fatah Syukur, narasumber di acara tersebut, yang ia sebut pernah menjadi dosennya saat ia berkuliah di UIN Walisongo Semarang.
“Sudah 20 tahun tidak bertemu. Banyak nilai kampus yang saya terapkan dalam dunia politik. Beliau adalah guru saya,” ucapnya.
BACA JUGA: Beasiswa Santri Meluncur, Mohammad Saleh Apresiasi Pemprov Jateng Peduli Pesantren
Ketua Badkom LPQ Kabupaten Blora, Siti Qomariah, pun menyambut baik kegiatan ini. Ia mengucapkan terima kasih atas kehadiran para peserta.
“Suatu kehormatan bagi kami sebagai tuan rumah. Harapannya ke depan dapat meningkatkan mutu pendidikan bagi kelulusan TPQ di masing-masing wilayah,” ujarnya.
Workshop ini harapannya menjadi tonggak awal penyeragaman standar mutu lulusan santri di wilayah eks Karesidenan Pati, sekaligus memperkuat kualitas pendidikan keagamaan di Jawa Tengah.
Turut dalam acara ini, Badkom LPQ di 5 Kabupaten se-eks Karesidenan Pati, yaitu Blora, Kudus, Pati, Grobogan, dan Rembang. Masing-masing Kabupaten mengirimkan 10 orang peserta. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
