Menteri Kebudayaan Fadli Zon menawarkan jawaban dari sisi identitas. Di tengah perubahan yang cepat, ia melihat kebudayaan bukan ornamen, melainkan fondasi. Indonesia, katanya, bukan sekadar nation state, tetapi juga civilizational state dengan lapisan peradaban panjang dan keragaman budaya yang besar.
“Budaya ini bukan cost center. Tapi budaya itu adalah investment, investasi,” ujar Fadli.
Kebudayaan dapat menjadi modal ekonomi, soft power, sekaligus kekuatan yang menjaga Indonesia tetap memiliki pijakan ketika dunia berubah.
Namun perubahan paling dekat dengan manusia datang dari teknologi. Pakar perubahan Rhenald Kasali menyebutnya human disruption. Teknologi tidak lagi hanya mengubah perusahaan atau pekerjaan, tetapi mulai mengubah perhatian, pilihan, kenyamanan, perilaku, dan identitas manusia.
“Human disruptions adalah suatu keadaan ketika teknologi bukan hanya merubah bisnis, bukan hanya merubah kegiatan-kegiatan, tapi merubah manusianya, aktornya,” kata Rhenald.
Teknologi tak membuat manusia lebih berdaya
Algoritma dapat mengarahkan perhatian. Terlalu banyak pilihan dapat membingungkan. Kenyamanan mengubah perilaku. Internet bahkan ikut membentuk identitas.
Di sinilah paradoks perubahan muncul. Teknologi membuat pengetahuan tersedia di mana-mana, tetapi tidak otomatis membuat manusia lebih berdaya.
BACA JUGA: Jawa Tengah Jajaki Kerja Sama dengan Iran, Ahmad Luthfi Bidik Transfer Teknologi dan Investasi
“Monopoli pengetahuan bukan lagi berada pada tangan kampus atau sekolah. Sekarang pengetahuan ada di mana-mana,” ujar Rhenald.
Tanpa kesadaran dan literasi digital, ia memperingatkan, teknologi justru dapat memperlebar kesenjangan.
Empat narasumber itu berbicara dari medan berbeda, tetapi menunjuk persoalan yang sama: Indonesia membutuhkan manusia dan institusi yang mampu tetap memegang kendali di tengah perubahan. Komaruddin berbicara tentang nalar. Samad tentang integritas kekuasaan. Fadli tentang identitas. Rhenald tentang kesadaran manusia menghadapi teknologi.
