SEMARANG, beritajateng.tv – Masa depan kekuatan politik yang kerap disebut “Geng Solo” menjadi tanda tanya jika Gibran Rakabuming Raka benar-benar mundur dari jabatan wakil presiden (Wapres).
Keputusan tersebut bukan hanya mengubah peta politik di lingkaran kekuasaan, tetapi juga berpotensi melemahkan jaringan pendukung yang selama ini berkaitan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Pengamat politik UIN Walisongo Semarang sekaligus Direktur Reksobhumi Jawa Tengah, Dr. M. Kholidul Adib, menilai posisi politik Gibran sedang berada dalam tekanan.
Menurutnya, sejumlah perkembangan hukum dan politik membuat ruang gerak putra Jokowi tersebut semakin terbatas.
“Posisi Gibran saat ini sangat terjepit. Kekuatan pendukung yang selama ini menjadi penopangnya juga menghadapi tekanan. Dalam situasi seperti ini, pilihan politiknya menjadi semakin sulit,” kata Kholidul Adib.
BACA JUGA: Gibran Mundur dari Wapres, Kode ‘Dasi Merah’ dan Pertemuan 20 Menit dengan Ketua MPR Ahmad Muzani
Ia menilai, tekanan terhadap Gibran tidak bisa lepas dari polemik persyaratan pendidikan yang kembali menjadi sorotan.
Menurut Adib, perdebatan mengenai ijazah atau dokumen penyetaraan pendidikan Gibran telah berkembang menjadi persoalan politik yang lebih luas.
Adib berpandangan, persoalan tersebut tidak semata-mata menyangkut dokumen pendidikan. Ia melihat ada pertarungan kepentingan politik di balik upaya sejumlah pihak untuk menggugat posisi Gibran.
“Menurut saya, persoalannya bukan hanya soal ijazah. Ada pihak-pihak yang tidak menginginkan Gibran tetap berada di posisi tersebut dan kemudian mencari celah regulasi untuk menjatuhkannya,” ujarnya.
Adib juga menyoroti melemahnya sejumlah elemen yang selama ini di asosiasikan dengan lingkaran politik Jokowi. Kondisi tersebut, menurut dia, dapat memengaruhi daya tahan jaringan pendukung Gibran.
Namun, ia mengingatkan bahwa mundurnya Gibran tidak otomatis membuat kekuatan politik Geng Solo langsung berakhir. Justru, masa depan kelompok tersebut bergantung pada kemampuan mereka merespons perubahan situasi.
“Geng Solo bisa semakin habis, tetapi juga bisa justru membesar. Semuanya bergantung pada kemampuan mereka mengubah situasi ini menjadi energi politik, dengan membangun narasi sebagai pihak yang dperlakukan tidak adil,” jelasnya.
Geng Solo di Persimpangan Politik
Menurut Adib, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi terhadap jaringan politik tersebut. Pertama, pengunduran diri Gibran menjadi awal melemahnya pengaruh kelompok yang selama ini memiliki kedekatan dengan kekuasaan.
Kedua, situasi itu justru menjadi momentum konsolidasi. Jika mampu membangun solidaritas dan mempertahankan dukungan publik, kelompok tersebut masih berpeluang bertahan dalam peta politik nasional.
Adib menilai, keputusan mundur juga dapat dibaca sebagai langkah untuk menghindari konflik politik yang lebih besar.
Dalam pandangannya, mundur secara sukarela akan lebih terhormat daripada harus menghadapi pemberhentian melalui mekanisme politik di parlemen.
“Jika posisinya sudah sangat terjepit, pilihan yang tersedia tinggal mundur atau dimundurkan. Dari sudut pandang politik, mundur secara sukarela bisa menjadi langkah yang lebih terhormat sekaligus meredam konflik,” katanya.
Ia menambahkan, langkah hukum yang masih mungkin ditempuh Gibran perlu diperhitungkan secara matang.
Sebab, polemik persyaratan pendidikan telah menjadi salah satu titik utama yang terus di persoalkan oleh pihak-pihak yang menentangnya.
Mundur atau Bertahan, Masa Depan Politik Jokowi Ikut Jadi Pertaruhan
Adib melihat keputusan Gibran akan membawa konsekuensi lebih luas bagi masa depan pengaruh politik Jokowi.
Selama ini, Gibran kerap di pandang sebagai salah satu figur penting yang melanjutkan pengaruh politik keluarga Jokowi di tingkat nasional.
Jika Gibran kehilangan jabatan wakil presiden, jaringan politik yang selama ini bertumpu pada kedekatan dengan pusat kekuasaan harus mencari pola baru. Mereka tidak lagi bisa hanya mengandalkan posisi formal di pemerintahan.
Sebaliknya, jika mampu bertahan dan membangun kembali konsolidasi, jaringan tersebut masih memiliki peluang untuk memainkan peran dalam dinamika politik nasional.
“Pengunduran diri Gibran bukan sekadar persoalan pergantian wakil presiden. Dampaknya bisa menjalar ke kekuatan politik yang selama ini berada di sekelilingnya. Ini menjadi ujian apakah Geng Solo masih mampu bertahan atau justru kehilangan pengaruh,” tutur Adib.
Pemakzulan Lewat Isu Ijazah Tak Mendidik Bagi Generasi Bangsa
Adib menyebut, keputusan Gibran mundur dari Wapres dapat menjadi langkah untuk menghindari proses politik yang lebih panjang dan berpotensi memperuncing konflik.
“Kalau posisinya sudah terjepit dan pilihannya tinggal mundur atau dimundurkan, secara politik lebih baik mundur. Sikap itu bisa kita pandang lebih terhormat daripada harus mundur melalui proses politik di MPR,” ujar Kholidul Adib.
Menurut dia, polemik mengenai persyaratan pendidikan Gibran menjadi salah satu persoalan yang terus membayangi posisi politik Wakil Presiden tersebut. Namun, Adib mengingatkan agar persoalan itu tidak semata-mata jadi alat untuk menjatuhkan seseorang melalui celah regulasi.
Ia menilai, perdebatan mengenai ijazah semestinya berakhir melalui mekanisme hukum yang berlaku. Menurutnya, menjadikan persoalan tersebut sebagai instrumen perebutan kekuasaan justru tidak memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat.
“Menurut saya, upaya pemakzulan dengan alasan ijazah tidak mendidik bagi generasi bangsa. Persoalannya bukan hanya soal ijazah, tetapi juga bagaimana regulasinya dalam pertarungan politik,” katanya. (*)
