Jateng

Jelang Penetapan UMP 2027, Buruh Jateng Tuntut Upah Rp3,7 Juta dan Desak Kenaikan Sesuai KHL

×

Jelang Penetapan UMP 2027, Buruh Jateng Tuntut Upah Rp3,7 Juta dan Desak Kenaikan Sesuai KHL

Sebarkan artikel ini
UMP 2027 Buruh
Suasana aksi unjuk rasa kelompok buruh yang tergabung dalam Koalisi Militan Buruh Jawa Tengah (KOMBAT) di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis, 12 November 2026 sore. (Made Dinda Yadnya Swari/beritajateng.tv)

SEMARANG, beritajateng.tv – Koalisi Militan Buruh Jawa Tengah (KOMBAT) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis, 12 November 2026 sore. Dalam aksinya, kelompok buruh mendesak pemerintah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) Jawa Tengah 2027 sebesar Rp3,7 juta.

Tuntutan tersebut mereka sampaikan menjelang penetapan upah minimum tahun depan. Mereka menilai besaran upah di Jawa Tengah selama ini belum mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja, bahkan membuat sebagian dari mereka harus mencari penghasilan tambahan di luar jam kerja.

Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional (SPN) Jawa Tengah, Maksuri, mengatakan angka Rp3,7 juta menjadi besaran UMP yang ԁiharapkan buruh untuk 2027. Selain itu, pihaknya meminta penghitungan upah minimum mengacu pada 100 persen Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

“UMP provinsi penginnya kita Rp3,7 juta (2027),” kata Maksuri saat ԁitemui di sela-sela aksi.

Dalam hematnya, upah pekerja di Jawa Tengah masih tergolong rendah ԁibandingkan provinsi lain. Padahal, kata dia, harga kebutuhan pokok hingga berbagai kebutuhan hidup lainnya tidak jauh berbeda dengan daerah lain.

BACA JUGA: Disnakertrans Jateng Tunggu Formula Upah 2027 dari Kemenaker, Nilai Alfa Belum Pasti

“Jawa Tengah adalah provinsi terendah di Indonesia terkait masalah upahnya,” ujarnya.

Tak cuma itu, Maksuri juga menyoroti kebijakan pemerintah yang ԁinilai terlalu berorientasi pada peningkatan investasi, tanpa ԁiimbangi perhatian terhadap kesejahteraan pekerja.

Ia menyinggung klaim keberhasilan pemerintah dalam menarik investasi bernilai triliunan rupiah. Namun, menurutnya, keberhasilan pembangunan seharusnya juga ԁiukur dari kondisi kehidupan masyarakat dan buruh.

“Bapak Gubernur sibuk memberikan laporan kepada serikat pekerja, serikat buruh, bahwa beliau telah berhasil menarik investasi dari luar negeri yang jumlahnya triliunan,” ungkapnya.

“Tetapi Bapak Gubernur lupa bahwa keberhasilan pemerintah bukan ԁiukur dari seberapa banyak investasi yang masuk, tetapi bagaimana masyarakat dan rakyat pekerjaannya sejahtera apa tidak,” sambung Maksuri.

UMP Hanya Rp2 Juta, Buruh Terpaksa Cari Penghasilan Tambahan