Karena itu, DPD Organda Jateng di bawah kepemimpinannya akan membuka pendampingan penuh terkait pengurusan administrasi ԁigital. Mulai dari validasi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) hingga Online Single Submission (OSS).
“Tantangannya banyak. Perizinan sekarang harus berbasis online dan terverifikasi. Di kepengurusan saya nanti, kesulitan pengusaha terkait KBLI dan OSS akan saya bantu semuanya,” ujarnya.
Tak hanya itu, Organda Jateng juga berencana membentuk koordinator wilayah (Korwil) di berbagai daerah untuk membantu anggota yang mengalami persoalan hukum maupun kendala operasional di lapangan.
“Nanti akan kami bentuk Korwil di Jateng untuk membantu jika ada persoalan hukum atau kecelakaan. Jadi saling membantu antarwilayah,” jelas Hadi.
Soroti Kenaikan Biaya Operasional dan Kendala BBM Subsidi
Di sisi lain, kepengurusan baru Organda Jateng juga ԁihadapkan pada tantangan berat akibat kenaikan biaya operasional angkutan.
Hadi mengakui kenaikan harga oli, suku cadang, hingga biaya perawatan armada berdampak langsung terhadap pengusaha transportasi.
Ia mengaku, pihaknya uga terus berkoordinasi dengan Pertamina terkait kendala barcode BBM subsidi yang sempat mengganggu operasional kendaraan angkutan, khususnya di kawasan Pelabuhan Tanjung Mas Semarang.
“Alhamdulillah kemarin untuk masalah barcode di Tanjung Mas sudah clear dan ԁibantu verifikasinya di kantor Pertamina,” ujarnya.
BACA JUGA: Organda Semarang Usul Pertalite Dihapus: Subsidi Tak Tepat Sasaran, Pemerintah Perbanyak Transum
Sementara itu, Sekjen DPP Organda Kurnia Lesani Adnan mengungkapkan industri angkutan nasional saat ini sedang mengalami tekanan berat akibat turunnya volume logistik hingga 15 persen pada semester pertama 2026.
Menurutnya, kenaikan biaya perawatan kendaraan sudah mencapai sekitar 30 persen, ԁipicu lonjakan harga ban, oli, dan komponen kendaraan lain di tengah situasi geopolitik global.
“Biaya perawatan naik gila-gilaan, pelumas saja melonjak jadi Rp11 juta. Kalau pasokan BBM subsidi terus bermasalah atau ԁibatasi, kami terpaksa menaikkan tarif angkutan sekitar 40 persen demi menjaga operasional,” tegas Kurnia. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
