Sumanto menjelaskan, melalui fungsi anggaran, DPRD Jateng mendorong alokasi yang menyentuh sektor-sektor dasar. Yaitu untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur penunjang ekonomi kerakyatan. Selain itu, pihaknya juga berkomitmen memastikan pelaksanaan program pemerintah daerah berorientasi pada penurunan angka kemiskinan ekstrem. Caranya melalui pemberdayaan UMKM, bantuan sosial yang tepat sasaran, dan pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya.
BACA JUGA: Sumanto Dorong Pelaku UMKM Manfaatkan Momentum Idul Fitri untuk Tingkatkan Penjualan
Lebih lanjut ia menegaskan, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi sebuah standar minimum yang harus pemerintah daerah capai melalui hasil pemeriksaan. Namun, lebih dari sekadar opini, dewan berharap hasil pemeriksaan BPK nanti dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi DPRD. Khususnya dalam menjalankan fungsi pengawasan.
“Kami ingin memastikan pelaksanaan program bukan hanya berhasil menyerap anggaran secara administratif. Namun berhasil memberikan dampak nyata bagi pengentasan kemiskinan di daerah masing-masing,” ungkapnya.
Sumanto mendorong Gubernur Jateng dan seluruh jajaran eksekutif mendukung penuh proses pemeriksaan tersebut dengan memberikan data yang akurat dan kooperatif. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan BPK menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. (*)
Editor: Ricky Fitriyanto
