“Ada beberapa yang memang sebelum PPG itu dia sudah pernah mengajar, tetapi belum masuk Dapodik, sehingga dia bisa ikut program PPG. Cuma karena di persyaratan pelamar PPG tidak ada syarat melampirkan slip gaji, surat keterangan mengajar, teman-teman ya mengacunya itu. Walaupun dia sudah pernah mengajar, kami tidak melampirkan semuanya,” tutur Ravalen.
Ravalen yang telah dua tahun mengajar di salah satu SMP negeri di Kota Semarang itu pun mengaku pihaknya bisa-bisa saja melampirkan slip gaji dan lain-lain. Hanya saja, ia tetap mengacu pada SE Dirjen GTK-PH Nomor 0237/B1/GT.02.00/2025 yang menyebut tak perlu slip gaji bagi pelamar PPPK dari PPG.
“Saya pribadi pun sebenarnya sudah dua tahun mengajar di SMP negeri di Kota Semarang. Saya bisa saja melampirkan itu. Cuma karena saya mengacunya dari aturan yang ada sehingga saya kan juga tidak melampirkan,” pungkas Ravalen.
Lulusan PPG jadi prioritas terakhir, pelamar anggap PPG hanya tim hore
Sementara itu, pelamar PPPK profesi guru Jawa Tengah yang TMS lainnya, Kinan (bukan nama sebenarnya), juga mengalami nasib yang sama.
Kinan pun membeberkan alasannya mengikuti seleksi PPPK. Ia menyebut, lulusan PPG terproyeksikan untuk mendaftar PPPK, bukan CPNS.
“PPPK pembukaannya itu berbeda dengan CPNS. Kalau CPNS itu kan di pertengahan tahun, kalau yang PPPK itu bukanya per 1 November 2024. PPG Prajabatan proyeksinya ke PPPK, maka teman-teman PPG ini mungkin hanya sedikit yang daftar CPNS karena kan satu NIK atau satu orang itu hanya bisa daftar satu proses seleksi ASN,” ungkap Kinan saat beritajateng.tv hubungi Rabu, 5 Maret 2025.
Kejanggalan mulai ia rasakan saat mengetahui seleksi terbagi menjadi dua tahap, yakni tahap 1 dan tahap 2. Tak hanya itu, lanjut Kinan, kelulusan PPPK tidak murni berdasarkan nilai, melainkan skala prioritas. Ia pun merasa lulusan PPG Prajabatan yang mengikuti PPPK itu seperti “tim hore”.
