“Prioritas PPPK ada lima kategori, P1, P2, P3, P4, P5. PPG Prajabatan itu menempati posisi paling terakhir atau P5. Jadi, misalkan dalam seleksi itu PPG nilainya lebih unggul, tapi ada guru P4 yang mendaftar juga di formasi yang sama, maka yang akan lulus ya P4 itu. PPG Prajabatan dari awal ini seolah sudah seperti tim hore,” ungkap Kinan.
BACA JUGA: DPRD Semarang Soroti Rekrutmen PPPK, Dorong Penguatan Proses Seleksi Berbasis Kompetensi
Janggal perpanjangan seleksi PPPK sampai tiga kali
Kinan pun mengungkap kebingungannya terkait seleksi PPPK yang ada perpanjangan hingga tiga kali. Sama dengan Ravalen, Kinan yang sudah melakukan sanggahan pun tetap sistem nyatakan TMS.
Menurut Kinan, seharusnya BKD Jawa Tengah menerapkan Surat Edaran (SE) Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (GTKPG) Kementerian Pendidikan Dasar, dan Menengah, yang meminta panitia seleksi daerah tidak mencantumkan syarat yang hanya guru non-ASN miliki.
Kinan amat kecewa dengan kurangnya literasi BKD Jawa Tengah dalam pengadaan pegawai ASN PPPK JF Guru Periode II 2024 tersebut. Menurutnya, jika BKD Jateng memprioritaskan guru non-ASN, sedari awal pembukaan tidak memberi kesempatan bagi lulusan PPG Prajabatan.
“Kami berharap banget lolos administrasi. Walaupun kami juga paham kalau peluang PPG Prajabatan keterima itu kecil, soalnya masih banyak guru honorer. Tetapi minimal lolos administrasi dulu biar bisa kedata dan kami punya pengalaman seleksi kompetensinya,” pungkas Kinan. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
