SEMARANG, beritajateng.tv – Aliansi Jateng Guyub menutup rangkaian aksi unjuk rasa selama tiga hari di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah dengan membunyikan kentongan, Jumat, 24 Juli 2026 sore.
Suara kentongan yang bergema di sepanjang aksi disebut sebagai simbol bahwa Jawa Tengah sedang berada dalam kondisi darurat akibat kerusakan lingkungan dan kriminalisasi terhadap petani.
Sebelum tiba di Kantor Gubernur Jawa Tengah, massa berjalan kaki dari Taman Budaya Raden Saleh (TBRS). Mereka juga sempat berhenti di Mapolda Jawa Tengah untuk mendesak penghentian proses hukum terhadap petani dan aktivis yang mereka nilai mengalami kriminalisasi.
Koordinator Aliansi Jateng Guyub, Joko Priyanto mengatakan, kentongan dipilih karena sejak dahulu menjadi alat komunikasi masyarakat desa saat menghadapi situasi darurat.
“Kentongan itu kan pada zaman dulu menjadi simbol komunikasi, komunikasi antardesa dan antartetangga. Terkait aksi hari ini, kita memukul kentongan itu sebagai tanda bahaya sebenarnya. Kami melihat Jawa Tengah ini sedang dalam bahaya. Makanya kita bunyikan tanda bahaya,” tutur Joko di sela aksi.
BACA JUGA: Momen Tegang Ahmad Luthfi Temui Demonstran di Kantornya: Kriminalisasi Petani Bukan Ranah Pemprov, Itu Polisi
Menurutnya, kondisi yang mereka anggap sebagai “bahaya” meliputi kerusakan lingkungan yang semakin masif, lemahnya penanganan terhadap aktivitas pertambangan, hingga kriminalisasi terhadap petani.
“Termasuk kerusakan lingkungan yang masif dan tidak ada penanganan. Kriminalisasi terhadap petani menurut kami juga bahaya. Kerusakan hutan juga menurut kami bahaya,” imbuh Joko.
Pihaknya menyebut, desakan penghentian kriminalisasi ditujukan bagi sejumlah petani dan aktivis di beberapa daerah, di antaranya Dayunan, Kabupaten Kendal, Pundenrejo, Kabupaten Pati, Jepara, Rembang, dan Blora.
“Jumlahnya sekitar tujuh atau delapan orang. Saya harus lihat datanya lagi, sekitar tujuh sampai delapan orang,” ucapnya.
Kasus yang menjerat mereka beragam, mulai dari sengketa agraria, penolakan tambang, hingga persoalan pembangunan jalan.
Joko menegaskan, demonstrasi selama tiga hari bukan menjadi akhir dari gerakan Aliansi Jateng Guyub. Menurutnya, aksi serupa akan terus pihaknya lakukan selama tuntutan mereka belum terpenuhi.
“Selama tuntutan dulur-dulur ini belum terpenuhi dan masih ada kerusakan lingkungan serta kriminalisasi, kami akan terus jalan,” ujarnya.
Ia mengatakan, Jateng Guyub juga akan terus menggalang dukungan dari berbagai elemen masyarakat untuk mengawal isu-isu lingkungan maupun persoalan yang dihadapi petani di Jawa Tengah.
“Tiga hari ini baru awal, gerakan Jateng Guyub ini baru awal,” tandas Joko.
Perwakilan Perempuan Tagih Janji Gubernur Luthfi
Dalam aksi tersebut, perwakilan perempuan bernama Uli menyampaikan orasi yang menyoroti persoalan ruang hidup masyarakat. Ia mengatakan petani dan nelayan selama ini menggantungkan hidup pada tanah, laut, dan sumber daya alam.
Pemerintah seharusnya, kata Uli, memberikan perlindungan terhadap ruang hidup masyarakat, bukan justru membiarkan berbagai persoalan yang mengancamnya.
“Kalau Bapak tidak memberi kami uang, biarkan kami hidup dengan tenang. Bertani, melaut, dan membiarkan air memberi kehidupan kami,” seru Uli di hadapan massa.
Ia juga meminta pemerintah menjamin masyarakat tetap dapat bertani dan melaut tanpa adanya gangguan terhadap ruang hidup mereka.
BACA JUGA: Gubernur Ahmad Luthfi Doakan Korban Kecelakaan Kereta di Kokrosono Semarang, Pastikan Bantuan Perawatan
Sementara itu, orator perempuan lainnya menagih janji Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi yang saat masa kampanye menyatakan akan mengayomi masyarakat.
“Tapi nyatanya, kami di sini tiga hari tidak Bapak temui sekalipun,” ujar perempuan tersebut.
Orator tersebut kemudian mengajak massa meneriakkan seruan agar gubernur keluar menemui demonstran.
“Keluar Luthfi! Keluar! Keluar Gubernur!” teriaknya yang disambut peserta aksi. (*)
Editor: Farah Nazila
