SEMARANG, beritajateng.tv – Utusan Khusus Presiden (UKP) buka suara, terkait polemik dalam pendirian rumah ibadah di sejumlah daerah di Indonesia. Saat ini, sedang ada usulan revisi Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006.
“Tujuannya, bagaimana dalam pendirian tempat ibadah tidak ada yang dirugikan,” kata Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan, Miftah Maulana Habiburrahman, usai menghadiri Peringatan Hari Toleransi Tingkat Nasional, di Pendopo Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Senin 16 November 2026.
BACA JUGA: Kronologi Bus Bandung Express Terguling di Ambarawa, 11 Penumpang Selamat
Dia bilang, semua agama harus mendapatkan fasilitas dan hak yang sama untuk membangun rumah ibadah. Tentunya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Tetapi, ketentuan itu kemudian jangan membuat repot, jangan membuat ribet bagi yang mau mendirikan rumah ibadah,” ucap dia.
Pria yang akrab dengan sapaan Gus Miftah tersebut tidak ingin ada lagi isu- isu radikalisme dan sebagainya.
“Khusunya terkait dengan kehidupan toleransi dan moderasi beragama di negara Indonesia ini,” bilangnya.
BACA JUGA: FOTO: Perempuan Kakao, Pulihkan Memori tentang Bumi
Terpisah Bupati Semarang, Ngesti Nugraha mengapresiasi jajaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Semarang beserta pihak- pihak terkait yang sudah menginisiasi kegiatan peringatan Hari Toleransi Tingkat Nasional di Kecamatan Ambarawa.
“Saya kira ini menjadi bagian penting. Ini bagian dari upaya untuk merawat dan menjaga kebersamaan. Saling menghormati, sekaligus memupuk toleransi antar umat beragama yang ada di wilayah Kabupaten Semarang,” katanya. (*)
Lebih jauh, Ngesti Nugraha mencontohkan, masih adanya polemik pendirian rumah ibadah di Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang.
Dia bilang, forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda), bersama dengan Kantor Kementerian Agama, FKUB, kecamatan dan pemerintah desa sudah duduk bersama.
BACA JUGA: Dua Bus Listrik Trans Semarang Resmi Mengaspal, Harga Rp4,5 Miliar Bisa Tempuh hingga 240 Km
Pemkab Semarang juga memfasilitasi membuka ruang diskusi, untuk menyelesaikan permasalahan bersama. Ngesti Nugraha bilang, telah mengundang semua pihak, termasuk pendeta dan pengurus terkait. Tujuannya untuk bisa menahan diri dan tetap saling menghormati satu sama lain.
“Nanti setelah pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak Kabupaten Semarang tahun 2026, kami harapkan ada upaya penyelesaian terkait dengan permasalahan di Desa Kalongan itu,” ucapnya. (*)
Editor: Diaz A Abidin





