“Semua titik rawan harus di-review. Mana jalur air, mana potensi longsor, mana lokasi yang harus diamankan,” tambahnya.
Luthfi juga meminta Pemkab/Pemkot memastikan kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM), sarana-prasarana, dan logistik. Sistem peringatan dini juga harus ada hingga ke tingkat desa.
Gubernur menginstruksikan seluruh unsur untuk memperkuat koordinasi lintas sektor. Menurutnya, tidak boleh ada ego sektoral dalam penanganan bencana.
“Semua harus bekerja dalam satu komando, tujuannya keselamatan masyarakat,” tegas Luthfi.
Menurut Luthfi, pemerintah provinsi Jawa Tengah sudah menyiapkan anggaran Bantuan Tidak Terduga (BTT) sebanyak Rp20 miliar. Anggaran tersebut bisa dialokasikan untuk daerah yang terkena bencana alam.
Sementara itu, Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, mengapresiasi kesigapan Gubernur Jateng. Rakor seperti ini tepat menjadi persiapan, sehingga pada saat bencana terjadi penanganan lebih komprehensif.
Sebagai informasi, kejadian bencana di Jawa Tengah dari Januari–November 2025 mencapai 2.704 kejadian. Terdiri dari bencana longsor, banjir, angin, karhutla, kebakaran, gempa bumi, tanah gerak, dan kejadian lainnya. (*)
