BLORA, beritajateng.tv – Rencana pembangunan Kantor Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Blora masih menghadapi kendala serius. Sebanyak 118 desa hingga kini belum bisa memulai pembangunan karena keterbatasan lahan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, lahan hutan negara dan aset Pertamina mulai dipertimbangkan sebagai solusi bagi desa-desa yang belum memiliki lokasi pembangunan.
Komandan Kodim 0721/Blora Letkol Inf Agung Cahyono mengatakan, proses pembentukan KDMP di Blora masih terus berjalan. Hingga saat ini, 177 desa sudah mulai melakukan pembangunan kantor koperasi.
“Target total pembangunan KDMP di Blora ada 295 kantor. Saat ini masih ada 118 desa yang terkendala lahan,” ujar Agung, Jumat 2 Januari 2026.
BACA JUGA: Serbu Poliklinik Desa, Ratusan Warga Kadengan Blora Ikuti Layanan Dokter Spesialis Keliling
Ia menambahkan, KDMP direncanakan akan di-launching secara nasional pada Maret 2026 bersama Kementerian Koperasi. Karena itu, pihaknya mendorong agar seluruh KDMP di Blora sudah siap beroperasi sebelum peluncuran.
Untuk desa yang akan memanfaatkan lahan hutan negara atau Pertamina, pemerintah daerah akan memfasilitasi proses administrasi, termasuk penyuratan dan komunikasi dengan instansi terkait.
“Luas lahan yang dibutuhkan sekitar 1.000 meter persegi, dengan kriteria lahan harus jelas status hukumnya, legal kepemilikannya, strategis secara ekonomi, serta tidak berada di kawasan rawan bencana,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Desa Jejeruk, Sri Purnawati, menyebut pembangunan kantor KDMP di desanya telah mencapai 55 persen. Pembangunan targetnya rampung pada Maret 2026.
“Nanti KDMP Desa Jejeruk akan melayani penjualan pupuk dan gas LPG,” kata Sri.
BACA JUGA: Pabrik Gula GMM Terhenti Giling Sejak Oktober, Ribuan Petani Tebu Blora Desak Solusi Cepat
Ia juga menargetkan seluruh warga Desa Jejeruk menjadi anggota koperasi. Saat ini jumlah penduduk desa tersebut sekitar 1.200 jiwa.
Dengan keterbatasan lahan yang masih ratusan desa hadapi, keberhasilan program KDMP di Blora kini sangat bergantung pada percepatan solusi lahan agar target nasional 2026 dapat tercapai. (*)
Editor: Farah Nazila
