SEMARANG, beritajateng.tv – Sektor pariwisata seperti desa wisata di Jawa Tengah (Jateng) turut terdampak realokasi anggaran imbas efisiensi.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) menghentikan bantuan keuangan (bankeu) yang setiap tahun tersalurkan kepada ratusan desa wisata di 35 kabupaten/kota se – Jawa Tengah.
Hal itu terungkap dari Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Dinas Kepemudaan Pariwisata dan Olahraga (Disporapar) Jawa Tengah, Aria Chandra, saat beritajateng.tv konfirmasi melalui WhatsApp, Rabu, 2 April 2025.
Aria mengatakan, tahun 2025 ini tidak ada bankeu untuk desa wisata imbas kebijakan efisiensi anggaran.
Adapun kebijakan efisiensi yang Presiden RI Prabowo Subianto tetapkan membuat pihaknya mengalihkan beberapa pos anggaran ke sektor lain. Tak terkecuali bankeu desa wisata yang tahun ini terhenti atau Rp0.
“Kalau kita bicara efisiensi, mau tidak mau itu kan sudah arahan dari pusat, harus kita lakukan. Di tahun ini kita terus terang tidak bisa memberikan bankeu. Jadi tahun ini bankeu desa wisata 0,” ungkap Aria.
BACA JUGA: Bisnis Hotel Tersengat Imbas Efisiensi, Ketua IHMG DPD Jateng: Sudah Tak Ada Cara Lagi, Lay Off
Kendati begitu, Aria memastikan pengembangan desa wisata tetap akan optimal.
“Ini lebih pada realokasi anggaran yang skala prioritasnya pada pelayanan publik. Pemprov Jawa Tengah tetap berkomitmen untuk mengembangkan desa wisata,” papar Aria.
Adapun optimalisasi desa wisata itu, kata Aria, melalui pemberdayaan dalam bentuk lainnya. Terlebih, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi juga memberikan perhatian pada peningkatan sektor wisata.
“Kita lihat program prioritas Pak Gubernur soal pengembangan kawasan Rawapening, Borobudur, dan juga peningkatan wisata religi dan budaya. Itu sebenarnya akan melibatkan desa wisata,” jelas Aria.
Meski tanpa adanya bankeu, Disporapar Jawa Tengah tetap akan membina desa wisata yang saat ini jumlahnya mencapai 886.
Ia pun berharap efisiensi anggaran tak berdampak signifikan di sektor pariwisata.
“Jika bankeu belum ada, kita akan coba optimalkan desa wisata yang sekarang sudah ada. Di Jateng ada kurang lebih 886 desa wisata, tinggal kita nanti coba tetapkan lokasinya di mana saja,” beber Aria.
Bantuan keuangan desa wisata 2024 capai Rp18,5 miliar
Pada tahun 2024 lalu, Disporapar Jawa Tengah telah menyalurkan bankeu sebesar Rp18,5 miliar. Alokasi bankeu itu untuk 180 desa wisata, mulai kategori rintisan, berkembang, hingga maju.
BACA JUGA: Efisiensi Anggaran, Ratusan Non ASN RSUD di Pati Terancam PHK
Penghentian bankeu untuk desa wisata itupun Aria harapkan bersifat sementara dan ada alokasinya lagi pada Perubahan APBD Tahun 2025.
“Kalau desa wisata ini mungkin di-hold dulu, kita tidak tahu nanti tahun depan barangkali ada lagi, bisa juga nanti, yang jelas lagi kita tata semua,” pungkas Aria. (*)
Editor: Farah Nazila
