SEMARANG, Beritajateng.tv – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Tengah bersama jajaran Imigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memperkuat koordinasi pengawasan dan penanganan pengungsi asing di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta.
Langkah ini melalui Forum Komunikasi Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) se-Jawa Tengah dan DIY.
Forum ini menjadi wadah koordinasi lintas instansi untuk memastikan pendataan, pengawasan, serta penanganan pengungsi berjalan lebih efektif.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Tengah, Haryono Agus Setiawan, mengatakan saat ini terdapat sekitar 14 pengungsi asing yang tercatat berada di wilayah kerja Jawa Tengah dan DIY.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 12 orang berada di Jawa Tengah, sedangkan dua lainnya berada di Daerah Istimewa Yogyakarta.
“Jadi, sekitar 14 orang. Sebanyak 12 ada di Jawa Tengah, kemudian dua ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Semuanya juga mandiri,” ungkap Hariyono.
Menurutnya, mayoritas pengungsi tersebut telah mampu membiayai kebutuhan hidup secara mandiri. Artinya, mereka tidak lagi bergantung pada bantuan pendanaan dari lembaga internasional seperti International Organization for Migration (IOM).
Kondisi tersebut, kata Hariyono, membutuhkan koordinasi dan pendataan yang lebih akurat agar keberadaan serta perkembangan jumlah pengungsi dapat terus di pantau.
Hariyono menjelaskan, terdapat tiga fokus utama yang ingin tercapai melalui forum komunikasi tersebut.
Pertama, memperkuat koordinasi antara jajaran Imigrasi dengan instansi lain, terutama pemerintah daerah dan aparat penegak hukum (APH).
BACA JUGA: Nikah dan Tinggal di Mijen Tanpa Lapor, WN Pakistan Dideportasi Imigrasi Semarang
Kedua, memastikan keakuratan data pengungsi, termasuk mengidentifikasi kemungkinan adanya pengungsi yang belum tercatat dalam sistem pendataan keimigrasian.
Ketiga, meningkatkan komunikasi dan pertukaran informasi apabila menemukan pengungsi baru di wilayah Jawa Tengah maupun DIY.
Menurut Hariyono, koordinasi dengan pemerintah daerah hingga tingkat kecamatan penting. Agar informasi mengenai keberadaan warga negara asing yang membutuhkan perlindungan Internasional dapat segera di teruskan kepada pihak Imigrasi.
“Apabila ada temuan aparat penegak hukum maupun pihak kecamatan, kami berharap bisa segera berkoordinasi dengan Imigrasi, khususnya Rumah Detensi Imigrasi. Dengan begitu, penanganannya dapat di komunikasikan kepada seluruh instansi terkait,” jelasnya.
Keterlibatan Kanwil Ditjen Imigrasi DIY dalam forum tersebut juga berkaitan dengan wilayah operasional Rumah Detensi Imigrasi Semarang yang mencakup Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Berdasarkan informasi, pengungsi yang berada di Jawa Tengah mayoritas berasal dari Yaman. Sementara itu, dua pengungsi yang tercatat di wilayah DIY berasal dari Rusia.
Mereka meninggalkan negara asal karena situasi konflik dan perang yang dinilai mengancam keselamatan.
Hariyono menyebut sebagian pengungsi tersebut telah berada di Indonesia sejak beberapa waktu lalu, ketika kondisi keamanan di negara asal mereka memburuk.
Meski demikian, Imigrasi tetap melakukan pemantauan terhadap keberadaan dan status keimigrasian mereka.
Hariyono menerangkan, pengungsi yang mengajukan permohonan suaka atau asylum seeker akan menjalani proses penilaian oleh United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) di Jakarta.
Setelah melalui proses evaluasi dan di nyatakan memenuhi kriteria, mereka dapat memperoleh kartu pengungsi dari UNHCR.
Sementara itu, pendataan dan pengawasan di wilayah Indonesia tetap melibatkan Direktorat Jenderal Imigrasi berdasarkan informasi serta koordinasi dengan UNHCR.
Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi para pengungsi, baik yang memperoleh bantuan maupun yang hidup mandiri, adalah melaporkan keberadaan mereka ke kantor Imigrasi terdekat setiap satu bulan sekali.
BACA JUGA: Imigrasi Blora Layani 1.057 Calon Jemaah Haji Grobogan, Urus Paspor untuk Keberangkatan 2027
“Ada kewajiban bagi para pengungsi, baik yang mandiri maupun tidak mandiri, untuk wajib melapor ke Imigrasi terdekat setiap sebulan sekali. Ini yang perlu terus kami edukasikan kepada seluruh pengungsi di Jawa Tengah,” tegas Hariyono.
Selain memperkuat pengawasan terhadap pengungsi yang sudah berada di Indonesia. Imigrasi Jateng juga mengantisipasi kemungkinan kedatangan pengungsi baru di tengah dinamika geopolitik internasional.
Hariyono menilai perkembangan konflik di sejumlah negara berpotensi memengaruhi pergerakan warga negara asing yang mencari perlindungan ke negara lain.
Karena itu, pertukaran informasi antarlembaga menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan setiap kedatangan pengungsi dapat tertangani sesuai ketentuan.
Meski demikian, Hariyono menyebut dalam dua tahun terakhir jumlah kedatangan pengungsi ke Indonesia tidak menunjukkan peningkatan signifikan berdasarkan pengamatan yang disampaikannya.
Ia juga menyoroti semakin ketatnya kebijakan sejumlah negara tujuan terhadap penerimaan pengungsi di tengah situasi internasional saat ini.
Terkait penyelesaian status pengungsi, Hariyono menjelaskan bahwa menjadi warga negara Indonesia bukan merupakan jalur penyelesaian yang otomatis tersedia bagi seseorang yang berstatus pengungsi.
Menurutnya, sebagian pengungsi yang berada di Jawa Tengah dan DIY masih memiliki kemampuan ekonomi untuk membiayai kebutuhan hidup sendiri.
Apabila situasi keamanan di negara asal mereka sudah membaik dan memungkinkan untuk kembali. Para pengungsi dapat mengajukan mekanisme Assisted Voluntary Return (AVR) atau pemulangan sukarela sesuai prosedur yang berlaku.
Melalui mekanisme tersebut, pengungsi dapat mengajukan permohonan kepada pihak Imigrasi dan menanggung sendiri biaya perjalanan pulang, termasuk pembelian tiket.
“Setelah kondisi di negara mereka mungkin sudah kondusif, mereka bisa mengajukan AVR atau voluntary return. Mereka dapat mengajukan kepada Imigrasi, kemudian mendanai sendiri pembelian tiket untuk kembali ke negaranya,” papar Hariyono.
Penguatan Forum Komunikasi Rumah Detensi Imigrasi ini harapannya dapat memastikan pengawasan dan penanganan pengungsi asing di Jawa Tengah dan DIY berjalan lebih terkoordinasi. Sekaligus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan perubahan situasi geopolitik dunia. (*)





