SEMARANG, 15/2 (beritajateng.tv) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Semarang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengawasi proses Demokrasi, hal ini lantaran Semarang merupakan kota dengan indeks kerawanan tertinggi se Jawa Tengah mencapai 73,26 persen.
Hal ini disampaikan oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Semarang Nining Susanti usai gelaran Pengawasan Pemilu Partisipatif Satu Tahun Menjelang Pemilu Serentak 2024 di Aula Kecamatan Ngaliyan, Semarang, Selasa (14/2/2023).
Kegiatan dihadiri oleh seluruh lapisan masyarakat diantaranya organisasi mahasiswa, organisasi kepemudaan, organisasi agama, pemantau pemilu, kader pengawas partisipatif, KPU, Disdukcapil, Kesbangpol dan camat.
Terdapat empat agenda dalam kegiatan ini yakni Ekspose IKP (Indeks Kerawanan Pemilu), Soft Launching wadah cyber ‘Jarimu Awasi Pemilu’, Launching Posko Aduan Hak Pilih dan Deklarasi Pemilu Damai dan Berintegritas.
Menurut Nining Susanti Anggota Bawaslu Semarang menyebut kota Semarang masuk daerah rawan pemilu tertinggi se Jateng mencapai 73,26 persen dan nomor 12 se-Indonesia.
“Hari ini juga kita sampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk laporan. Kota Semarang masuk 12 besar Nasional. Ini menjadi warning bagi Bawaslu sehingga bisa mencari solusi strategis agar Indeks Kerawanan tidak terulang di Pemilu 2024,” ujar Nining saat ditemui awak media di Kecamatan Ngaliyan, Selasa (14/2/2023).
Nining mengatakan, paling tinggi Indeks kerawanan dipengaruhi oleh penyelenggaraan pemilu. “Karena pada Pemilu 2019, di Kota Semarang ada PSU 6 TPS, PSL 2 TPS, ada surat suara yang tertukar, ada data pemilih yang tidak akurat, masih banyak ditemukan KTP elektronik di hari H. Padahal kalau ada banyak yang menggunakan KTP elektronik berarti pendataan masyarakat banyak yang luput belum masuk DPT,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Nining, di 2019 ada beberapa TPS yang direlokasi karena banjir. Faktor lain, adanya faktor kontestasi yang menggunakan tempat ibadah untuk kampanye, ada kampanye yang tidak menggunakan izin tidak ada SPK maupun SPT, juga adanya laporan Money Politik.
